BeritaPapua.co, Jayapura — Tanggapan Pj Bupati Sarmi, Markus O Mansnembra terhadap sosialisasi pencegahan korupsi wilayah timur Indonesia khususnya bagi 9 kepala daerah di provinsi Papua.
Dia mengatakan, pemaparan yang disampaikan koordinasi KPK wilayah patut diberikan apresiasi karena sudah sangat terinci ke masing-masing daerah.
“Di mana kita lihat dari beberapa kategori penilaian, tetapi juga beberapa data yang diberikan ini kami sendiri para kepala daerah bisa melakukan evaluasi terhadap masing-masing pemerintahan yang ada,” ujarnya kepada awak media di Jayapura saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi dari KPK pada Kamis, 7 September 2023.
Markus mencontohkan, terkait MCP bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi cukup memberikan dampak positif.
“Para Dewan Perwakilan Rakyat juga diundang hadir sehingga kita sama-sama punya satu persepsi, pemahaman, bagaimana kita membangun sebuah komitmen terhadap yang namanya pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, ketika bicara soal APBD menjadi salah satu hal yang rentan terhadap korupsi.
“Hal ini juga sebuah faktor yang berpengaruh terkadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa saja terjadi karena berbagai faktor,” imbuhnya.
Pj Bupati Sarmi berharap, apa yang disampaikan koordinator KPK menjadi sebuah momentum bagi pemerintah daerah maupun legislatif.
“Kepala daerah tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat ini terus diingatkan dan sudah harus mempunyai komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap namanya tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Mansnembra juga menyampaikan, walaupun berbicara soal komitmen namun faktor latar belakang pribadi juga bisa mempengaruhi.
“Kita berhadapan ini kan namanya manusia manusia ini datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda,” bebernya.
Ia juga menyampaikan bahwa, walaupun dipengaruhi berbagai faktor terkadang sebagai penyelenggara negara juga bisa lalai baik disengaja maupun tidak disengaja.
“Tetapi kita bersyukur hari ini Kita diundang datang Untuk terus selalu diingatkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan baik yang dijalankan oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Ini kita harus mengedepankan yang namanya pencegahan terhadap korupsi terutama pengelolaan APBD kita,” ujarnya.
(Renaldo Tulak)
