Hukum

Disebut Menghina Simbol Negara Dalam SK CPNS, Penegak Hukum Diminta Periksa Bupati Keerom

9035
×

Disebut Menghina Simbol Negara Dalam SK CPNS, Penegak Hukum Diminta Periksa Bupati Keerom

Sebarkan artikel ini
IMG 20240611 WA0027 jpg
Tokoh Pemuda Perbatasan, Welem Yoku.

Berita Papua, Jayapura — Bupati Kabupaten Keerom disebut melakukan penghinaan terhadap simbol negara dalam SK (Surat Keputusan) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) formasi 1000 yang resmi diserahterimakan pada HUT ke-21 Kabupaten Keerom, Papua, Selasa lalu (30/4).

Berdasarkan data, SK CPNS yang berlogo Garuda Pancasila terbalik itu ketahuan setelah di posting di akun Facebook milik salah satu CPNS penerima SK, namun setelah ditelusuri postingan tersebut telah dihapus.

IMG 20240611 090040 jpg
Tampak screenshoot layar HP terlihat simbol Garuda Pancasila terbalik di SK CPNS Formasi 1000 milik salah satu akun penerima SK CPNS di Kabupaten Keerom.

Tokoh Pemuda Perbatasan, Welem Yoku menyebut, SK yang telah dikeluarkan Bupati Keerom itu telah menghina simbol negara.

“Masalah SK pegawai negeri Kabupaten Keerom yang yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Keerom saudara Piter Gusbager. Menurut saya bahwa beliau telah mempermalukan simbol negara, SK terbolak-balik itu sangat memalukan,” ujarnya, di Jayapura, Senin (11/6/24).

Sebab itu, Welem meminta Presiden dan Menpan RB serta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas soal logo Garuda Pancasila terbalik dalam SK CPNS tersebut.

“Saya minta dengan hormat kepada Polri maupun Menpan RB maupun presiden sendiri untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memproses Pak Bupati Keerom sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku di Republik ini,” tegasnya.

“Jadi seorang kepala daerah harus bisa memberikan atensi yang baik untuk perubahan di daerah itu bukan mau propaganda di Kabupaten Keerom,” imbuhnya.

Sehingga dia menegaskan bahwa Bupati harus mempertanggungjawabkan soal lambang negara yang terbalik di SK CPNS tersebut.

“Saya pikir Pak Bupati Keerom segera harus mempertanggungjawabkan semua yang dibuat oleh Bupati Keerom. Pemalsuan SK dengan mempermalukan simbol negara ini,” tegasnya.

Welem juga mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti soal SK CPNS Formasi 1000 tersebut untuk dilaporkan ke PTUN Jayapura dan Polda Papua.

“Ada yang mau ambil SK kasih uang 25 juta supaya gajinya langsung diproses dan itu bukti-buktinya sudah ada.”

“Ada yang sampai golongan 8 dari itu mulai dari 5 sampai 8 bahkan masih ada beberapa bukti-bukti lain lagi,” bebernya.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *