BeritaPapua.co, Jayapura — Panja Komisi ll DPR RI Tak Berhasil Menyelesaikan Masalah DOB Papua yang berlangsung dalam rapat di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura pada Sabtu 25 Juni 2022 kemarin.
Dimana masih terjadi kisruh penentuan ibukota provinsi antara kabupaten Mimika dan Nabire serta Pegunungan Bintang.
Antara Kabupaten Mimika dan Nabire hingga saat ini belum dapat mengklaim daerah mana yang akan dijadikan sebagai ibukota provinsi Papua Tengah.
Untuk wilayah Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan tidak ada masalah.
Sementara kabupaten Pegunungan Bintang tidak ingin gabung ke Papua Selatan maupun ke Pegunungan Tengah Papua. Pegubin hanya mau bergabung dengan provinsi Papua namun hal itu ditolak.
Sedangkan hasil rapat panja komisi ll DPR RI tersebut akan dibawa ke pusat dan akan diputuskan pada 28 Juni 2022 sehingga tanggal 30 Juni 2022 sudah disahkan menjadi undang-undang.
“Kita berharap jangan terbelah. Jadi kalau misalnya para bupati yang mewakili masyarakatnya masing-masing itu kalau bisa berunding untuk kemudian mencari kesepakatan,” papar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (25/6).
Ahmad Doli juga mengatakan Pegubin mau bergabung dengan provinsi Papua namun harus dibicarakan dahulu dengan provinsi induk.
“Tetapi persoalannya kemudian teman-teman di Papua kurang berkenan kalau masuk. Saat ini tinggal didudukkan saja, kalau misalnya diterima di induk tidak ada masalah. Kalau tidak diterima, nanti kita tanyakan kepada Pegunungan Bintang mudah-mudahan nanti bisa masuk di Induk,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana kesal karena ditolak untuk bergabung dengan provinsi Papua, Selatan maupun Pegunungan.
“Kami Pegunungan Bintang juga bagian dari provinsi Papua dan kami adalah Papua alasannya apa menolak kami kami tidak pernah mengambil hak dari masyarakat adat Tabi,” ujar Bupati Pegubin usai rapat Panja bersama DPR RI di Jayapura, Sabtu (25/6).
(RT)
