Berita Papua, Jayapura — Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi, Jansen Previdea Kareth, mengecam keras operasi tambang nikel oleh PT GAG di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan parah di kawasan konservasi laut dunia yang diakui UNESCO.
Isu ini memicu polemik di media sosial, memunculkan pro dan kontra di kalangan netizen. Jansen menuding perusahaan tambang dan oligarki yang beroperasi di wilayah itu telah merusak ekosistem Raja Ampat kawasan yang dikenal sebagai Global Geopark dengan 610 pulau, 540 jenis karang, dan 1.500 spesies ikan.
“Kami mengecam semua pihak, termasuk yang mengatasnamakan BUMN/BUMD, yang melakukan penambangan di Raja Ampat. Mereka harus segera hentikan aktivitas dan angkat kaki dari sana,” tegas Jansen Kareth dalam keterangan pers tertulis, Jumat (6/6/2025).
Jansen juga menyoroti dugaan keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dalam kerusakan lingkungan tersebut. Ia menilai Bahlil lambat merespons dampak tambang nikel di Raja Ampat dan baru bertindak setelah isu viral.
“Jangan jadi pahlawan kesiangan. Daerah yang Bapak bilang sudah dilarang untuk tambang justru sudah rusak parah. Kami muak dengan kepemimpinan Bahlil yang hanya bersandiwara,” ujarnya.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Bahlil dari jabatannya.
“Stop eksploitasi atas nama orang Papua! Presiden harus bertindak tegas, bukan hanya bicara,” tegas Jansen.
Jansen mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo yang dalam pidato Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2025) menyatakan akan memberantas mafia sumber daya alam.
“Kapan realisasinya? Jangan hanya lips service. Tangkap dan adili mafia tambang yang merusak Raja Ampat,” tegasnya.
Ia mengancam akan menggelar aksi demonstrasi bersama mahasiswa dan pemuda Papua Barat Daya di Jayapura jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kerusakan di Raja Ampat adalah ancaman serius bagi kami. Kami tidak akan diam,” pungkas Jansen.
(Redaksi)
