Berita Papua, Jayapura — Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi, Jansen Previdea Kareth, dengan tegas membantah pernyataan Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Eliza Kambu terkait kunjungan ke lokasi pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.
Dalam siaran pers yang dirilis Minggu (8/6/2025), Jansen menyebut kunjungan Gubernur PBD yang mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke lokasi operasi pertambangan nikel anak perusahaan BUMN Antam tersebut hanya sebagai “pencitraan publik”.
“Video kunjungan tersebut viral di media sosial. Kunjungan Pak Menteri ESDM serta rombongan Forkompinda Papua Barat Daya itu hanya pencitraan untuk menutup aib sesungguhnya,” ujar Jansen dalam keterangannya.
Jansen menilai sambutan hangat masyarakat saat penjemputan Menteri ESDM di Pulau Gag merupakan bagian dari skenario yang dimotori oknum tertentu untuk mendukung operasi tambang nikel tetap beroperasi.
“Cara itu biasa dipakai orang terlatih untuk mengelola manajemen lapangan dan meyakinkan masyarakat membenarkan hal yang salah di hadapan publik,” tegasnya.
Menurut Jansen, masalah operasi tambang nikel tidak hanya terjadi di Pulau Gag, tetapi juga di Kawei, Batang Pele, dan Manuran. Berdasarkan laporan Grandpace, hampir 500 hektar hutan telah dibabat habis untuk galian material tambang nikel.
“Belum lagi buangan landasan tanah yang membentuk sedimentasi di lautan. Akibatnya dapat mengancam terumbu karang dan biota laut lainnya,” jelasnya.
Jansen mengingatkan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang diperkuat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023 tentang larangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut-laut terkecil.
Dalam siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanggal 5 Juni 2025, disebutkan bahwa PT Anugrah Surya Pratama, perusahaan modal asing asal China, melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Manuran seluas 6.030,53 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah.
KLHK telah memasang plang peringatan di lokasi tersebut sebagai bentuk tindakan pengawasan.
Kareth juga menyampaikan rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua di Jayapura pada Rabu atau Kamis pekan depan. Aksi tersebut akan menuju DPRP dan MRP Papua dengan tuntutan:
1. Mencopot jabatan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemberian izin usaha pertambangan.
2. Mosi tidak percaya kepada Gubernur PBD Eliza Kambu atas pernyataan yang dinilai mengandung kebohongan.
“Kami mahasiswa dan pemuda di Tanah Papua semakin tidak percaya kepada Bapak Gubernur. Pernyataan keliru yang mengandung unsur kebohongan di media terkesan melukai hati kami,” pungkas Jansen.
(Renaldo Tulak)
