Berita Papua, Jayapura — Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Benny Rhamdani menegaskan bahwa Papua harus diberikan kewenangan penuh untuk mengelola kekayaan daerahnya demi kesejahteraan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Hanura Provinsi Papua di Hotel Suni Abepura, Jumat (7/11/2025).
Benny menjelaskan bahwa pemilihan Ketua DPD Partai Hanura Papua dalam Musda ini menjadi momentum penting menjelang tahun politik.
“Kepemimpinan politik di tingkat provinsi untuk memilih Ketua DPD Partai Hanura yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki mental petarung untuk menghadapi agenda politik nasional: pemilu legislatif baik pusat maupun daerah, pemilihan kepala daerah, dan juga pemilihan presiden,” ujar Benny.
Ia menekankan bahwa pengurus terpilih harus siap menghadapi dinamika politik yang kompleks di masa mendatang.
Sekjen DPP Hanura ini menyoroti kesenjangan antara kekayaan alam Papua dengan kesejahteraan rakyatnya.
Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, terutama kekayaan tambang.
“Kita tentu punya catatan terkait Papua dalam pandangan Partai Hanura. Rakyatnya seharusnya memiliki hak untuk sejahtera karena daerah ini memiliki kekayaan tambang dan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa,” kata Benny.
Ia mengkritik bahwa sebagian besar kekayaan Papua justru dinikmati oleh korporasi akibat desain dan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak menguntungkan daerah.
“Partai Hanura menjadikan ini sebagai catatan penting dan mendorong agar daerah berdaya, yaitu daerah yang diberikan kewenangan penuh untuk mengelola kekayaan yang ada di daerah, dan kekayaan itu dikelola sebesar-besarnya untuk rakyatnya,” tegasnya.
Benny juga menegaskan bahwa perhatian khusus pemerintah pusat kepada Papua bukanlah bentuk kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional.
“Jadi perhatian khusus Jakarta kepada Papua itu jangan dianggap seolah-olah Jakarta menjadi sinterklas atau dermawan. Bukan! Itu adalah kewajiban konstitusi bahwa tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya,” tegas Benny.
Ia menyatakan bahwa jika rakyat di suatu wilayah, termasuk Papua, merasa tidak sejahtera, mengalami ketidakadilan, atau masih mengalami berbagai diskriminasi, maka itu artinya negara belum berhasil memberikan pengakuan dan rekognisi kepada Papua sebagai bagian dari wilayah NKRI.
“Kalau ingin Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlakukanlah Papua seperti daerah-daerah yang lain,” ujar Sekjen Hanura ini.
Benny meyakini bahwa rakyat Papua memiliki kesadaran historis dan ideologis yang tinggi, sehingga tidak menuntut hal yang berlebihan.
“Saya yakin rakyat Papua juga tidak menuntut banyak karena mereka memiliki kesadaran historis dan kesadaran ideologis. Sebagai rakyat, sebagai daerah yang punya kekayaan melimpah, kenapa kekayaan itu tidak dinikmati seutuhnya dan sepenuhnya oleh rakyat Papua sendiri? Itulah yang menjadi PR dan tanggung jawab pemerintah pusat,” pungkas Benny.
(Renaldo Tulak)
