BeritaPapua.co, Waisai — Ratusan pedagang di pasar Mbilim Kayam yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Pedagang Pasar Raja Ampat menggelar aksi demontrasi damai di depan kantor DPR Kabupaten Raja Ampat di Waisai, Rabu (20/9/2023).
Aksi damai ratusan para pedagang ini disinyalir buntut dari rencana pemerintah daerah melalui dinas Perindagkop yang akan merelokasi pedagang di pasar Mbilim Kayam ke lokasi baru pasar Snon Bukor di Kelurahan Warmasen Waisai kota dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya Aksi damai yang sebagian besar didominasi oleh ibu-ibu penjual di pasar Mbilim Kayam pernah dilakukan pada bulan Juli 2023 lalu dengan agenda serupa.
Massa aksi damai turut membawa tulisan-tulisan diatas kertas berisikan berbagai penolakan terhadap rencana relokasi dan melakukan orasi dihadapan 3 anggota DPRK yang menerima kehadiran mereka.
Setelah menyampaikan orasinya perwakilan peserta aksi melakukan hearing bersama 3 anggota legislatif diantaranya anggota DPRK Ismail Saraka (Fraksi PKS), Zainudin (Fraksi Golkar) dan Yardin (Fraksi Demokrat).
Kepada awak media Berita Papua, Perwakilan pedagang Pasar Mbilim Kayam, Arek George Mambrasar menuturkan kehadiran para pedagang di kantor DPR Kabupaten Raja Ampat terkait 2 hal informasi yang sampai kepada para pelaku pasar yaitu Pertama menyangkut penyampaian bupati beberapa waktu lalu, yang menurut pihaknya terjadi kesalahan tafsir oleh dinas teknis dan direalisasikan dalam bentuk surat yang memaksakan adanya relokasi pasar.
“Kehadiran kami disini meminta untuk mempertimbangkan hal-hal yang menjadi prinsip dasar bagi kami sehingga kami tidak bisa bergeser dari pasar itu,” ungkap Arek Mambrasar saat ditemui usai melakukan hearing bersama 3 anggota DPRK.
Arek Mambrasar mengatakan kondisi ekonomi pasca Covid 19 yang belum sepenuhnya pulih di kabupaten Raja Ampat seharusnya menjadi salah satu pertimbangan mengapa pelaku pasar enggan untuk direlokasi.
Untuk itu menurutnya agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat maka pihaknya meminta kepada DPRK membentuk tim khusus terpadu melakukan kajian-kajian lebih konkrit dan Komperhensif yang dapat dijadikan rekomendasi untuk mengambil keputusan agar pelaku pasar tidak menyalahkan pemerintah dan juga pemerintah tidak menyalahkan masyarakat pelaku pasar.
“Harapan kami pada prinsipnya siap menerima program pemerintah yang sifatnya membangun dan memperdayakan masyarakat, terutama kami sebagai pelaku pasar, Hanya saja model dan waktu yang bagi kami kurang tepat,” ucap Arek.
Katanya pasca Covid 19 di fase pemulihan ekonomi ini seharusnya pemerintah tidak memaksakan pelaku pasar untuk berjualan dipinggiran kota padahal idealnya keberadaan pasar itu harus ada minimal lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.
Selain itu lanjut Mambrasar yang menjadi hal kedua adalah bahwa sebelum dilakukan relokasi perlu ada kajian apakah daerah itu dalam kondisi stabil atau tidak, hal inipun perlu dipertimbangkan dengan baik.
“Itu yang kami minta untuk dipertimbangkan baik supaya tidak terkesan bahwa pemerintah sedang tidak secara masif membunuh warganya,” ujar Arek Mambrasar.
Terkait hasil hearing yang dilakukan bersama anggota DPRK, Arek mengemukakan bahwa menyangkut surat pemerintah daerah melalui dinas terkait pada prinsipnya tidak dapat dieksekusi dan DPRK menjadi jaminan karena penyampaian bupati beberapa waktu lalu di gedung Pari menjadi dasar.
“Relokasi yang direncanakan besok (Kamis 21/9/2023) akan ditunda sambil menunggu surat undangan dari asisten I kepada kami pihak pasar untuk ada diskusi lagi,” tandasnya.
Menyinggung situasi pasar pasca unjuk rasa di kantor DPR sempat sunyi dan kosong karena para pedagang turun ambil bagian dalam aksi ini, Arek Mambrasar mengatakan setelah penyampaian aspirasi pelaku pasar akan kembali melakukan aktifitas seperti biasa di pasar Mbilim Kayam.
“Apa yang menjadi aspirasi kami telah disampaikan dan setelah kami keluar dari sini, pelaku pasar akan kembali melakukan aktifasi mereka sebagai mana biasanya,” pungkasnya.
(A.Ginting)
