Berita Papua, Sentani — Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wujud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun anggaran 2025, Kamis, 18 April 2024 kemarin.
Musrenbang RKPD yang dilaksanakan selama dua hari itu menghasilkan 313 program kegiatan dari 1.161 program kegiatan yang diusulkan dari tingkat Distrik. Program kegiatan tersebut terdiri dari tiga bidang, yakni sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, Pemerintah Daerah berharap seluruh program kegiatan yang diusulkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan ini dapat terakomodir karena merupakan prioritas daerah.
“Usulan-usulan yang benar berkualitas, juga usulan yang benar-benar mempunyai prioritas daerah. Pada prinsipnya dengan kemampuan keuangan atau anggaran di setiap perangkat daerah. Meskipun, program kegiatannya tidak terlalu banyak tetapi betul-betul dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat kita,” ujar Parson di Sentani, Jumat (19/4/2024).
Dikatakan, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jayapura untuk tahun 2025 selain melibatkan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jayapura, pemerintah daerah juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
“Ini merupakan hal baik untuk kita (Pemerintah) bisa melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKPD,” jelas Horota.
Salah satu perwakilan masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang selama dua hari tersebut, Freed Sokoy dari Kampung Yobeh mengapresiasi seluruh proses musyawarah yang dilaksanakan berdasarkan masing-masing organisasi secara teknis. Ada forum-forum yang dibentuk untuk menyepakati usulan dari tingkat bawah, seperti pembagian komisi berdasarkan bidang-bidang kerja yang besar.
“Kami berterimakasih bisa diundang dan terlibat Dalam musrenbang di tingkat kabupaten, karena tidak semua orang dapat kesempatan seperti saat ini. Sebagai masyarakat, kami hanya memberikan masukan serta bobot yang diperlukan, karena apa yang di batas ini merupakan hasil usulan masyarakat dari tingkat kampung, distrik yang sudah kami lewati sebelumnya,” jelas Sokoy.
Dari 313 program kegiatan usulan yang telah disepakati oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) itu dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang akan dibagi kepada 50 OPD. Yang nantinya digunakan untuk belanja operasional, belanja tak terduga, belanja hibah hingga belanja transfer sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. (*)
(Ewax)
