Berita Papua, Sentani — Ketua Umum Asosiasi Karyawan-Karyawati Papua Bandara Udara Sentani Kelas I Khusus Jayapura, Benny Suebu, angkat bicara soal nasib program Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjanjikan penyerapan 282 hingga 300 tenaga kerja asli Sentani dan Papua di lingkungan Bandara Sentani yang hingga kini dinilai tidak memiliki kejelasan dan realisasi yang konkret.
Pernyataan itu disampaikan Benny kepada wartawan saat berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kamis (26/2/2026).
Menurut Benny, program SDM tersebut pertama kali dijanjikan oleh mantan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw bersama mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw, pada periode 2016–2017 dan kembali dijanjikan pada 2024. Namun, komitmen itu tidak pernah terealisasi.
“Kepentingan anak asli Sentani maupun Papua secara umum memang telah diperjuangkan, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ujar Benny.
Ia mengaku asosiasi telah dirugikan oleh pemerintah daerah di era kepemimpinan Mathius Awoitauw dan mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi di balik mangkraknya program tersebut.
“Kami mempertanyakan hal tersebut, sebenarnya ada apa di balik layar. Apakah ada kepentingan pribadi yang mengatasnamakan anak-anak Papua, ataukah ada oknum-oknum yang menggunakan program itu untuk kepentingan diri sendiri?” tegasnya.
Benny juga mengakui bahwa program penyerapan tenaga kerja Papua di Bandara Sentani bukan program sembarangan.
Menurutnya, program tersebut secara resmi mendapat dukungan hukum dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta kementerian terkait.
Organisasi yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu diklaim telah menjalankan seluruh aktivitas dengan dokumen resmi yang lengkap. Dokumen-dokumen tersebut bahkan telah dipaparkan kepada Polda Papua dan Polres Jayapura.
Benny juga meluruskan kesalahpahaman yang kerap muncul terkait kewenangan pengelolaan tenaga kerja di Bandara Sentani.
Ia menegaskan bahwa SDM di bandara tersebut berada di bawah otoritas Kementerian Perhubungan, bukan PT Angkasa Pura.
“Angkasa Pura hanya melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk pekerjaan proyek, bukan menangani SDM di Bandara Sentani maupun di seluruh bandara yang ada di Tanah Papua,” jelasnya.
Benny kini menaruh harapan besar kepada Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris Yocku untuk mengambil langkah tegas menyelesaikan persoalan ini.
Ia meminta agar pemerintah kabupaten memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait, termasuk PT Angkasa Pura, Dinas Perhubungan, dan BKPSDM Kabupaten Jayapura, guna membahas nasib 282 hingga 300 calon tenaga kerja yang telah lama menunggu kepastian.
“Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati Jayapura bisa menghadirkan Angkasa Pura, Dinas Perhubungan, dan BKPSDM untuk membicarakan nasib 282 atau 300 orang tenaga kerja yang merupakan masa depan orang Papua sebagai generasi yang akan menikmati apa yang kita tanam dan tuai,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
