BeritaPapua.co, Jayapura — Ratusan demonstran dari aliansi mahasiswa dan masyarakat mendatangi 2 institusi penegak hukum di Manokwari, Papua Barat pada Kamis (28/7) guna mempertanyakan beberapa kasus Korupsi di kabupaten Sorong Selatan yang tengah ditangani namun tak kunjung ada penetapan tersangka.
Kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polda Papua Barat yakni kasus dana hibah pemda Sorong Selatan kepada Yayasan Tipari tahun 2017 – 2019 senilai Rp. 7,8 Miliar.
Sedangkan yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua Barat adalah dana hibah pemda kepada KONI Sorsel tahun 2016 – 2021 senilai Rp. 9 Miliar.
Saat berdemo di Kantor Kejaksaan tinggi, aliansi mahasiswa dan masyarakat Sorsel hanya mendapatkan apresiasi dari perwakilan pihak Kejati.
“Pak Kajati mengapresiasi saudara-saudara dan dia berpesan kepada adik-adik mahasiswa agar tetap menjaga kesehatan,” ujar perwakilan penerima demonstran yang juga selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan.
Demikian usai dari Kejati, aliansi mahasiswa langsung bergegas menuju Mapolda Papua Barat dengan tujuan yang sama, mempertanyakan beberapa kasus korupsi yang masih dalam penanganan pihak Polda.
“Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang punya niat baik datang untuk menyampaikan aspirasi, namun disini bukan tempatnya,” ujar Wadir Pam Obvit, AKBP S. Siregar mantan Kapolres Sorong Selatan saat menjabat diduga mengetahui dugaan korupsi Yayasan Tipari dilaporkan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sorong Raya, Ferdinan Frengky Onim mengatakan pihak mempertanyakan kinerja kepolisian di Papua Barat
“Kami pertanyakan kinerja Polda Papua Barat terkait tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana hibah yang disalurkan ke Yayasan Tipari,” kata Onim yang juga selaku penanggung jawab demo Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sorong Selatan, Jumat (29/7) di Manokwari.
Frengky berharap agar pihak kepolisian menseriusi dalam menindaklanjuti kasus-kasus tindak pidana korupsi, dan dirinya pun mendukung kinerja dari Kapolda Papua Barat.
“Kerja-kerja kepolisian saat ini bahwa masalah kejahatan tentang tindak pidana korupsi tidak main-main untuk bekerja dan kami pun mendukung ketika hal itu dilakukan,” paparnya.
Onim juga sesalkan kinerja Kapolda Papua Barat sebelumnya, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka.
“Saya kecewa bahwa Kapolda Papua Barat sebelumnya tidak melanjutkan proses ini sehingga kami kembali dengan Aliansi mempertanyakan sehingga tidak ada indikasi lain tapi bagaimana kami minta untuk tindak pidana korupsi ini bisa secepatnya ditetapkan,” bebernya.
Dia berharap agar Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga dapat segera mengambil tindakan tegas dalam memberantas kasus-kasus di Sorong Selatan.
“Saya berharap untuk bapak Kapolda yang baru untuk segera mengambil tindakan dan segera menetapkan tersangka sehingga kami masyarakat Sorong Selatan, mahasiswa dan semua masyarakat yang ada di Papua Barat melihat institusi Polri saat ini bahwa untuk tindak pidana korupsi untuk bekerja denga tidak main-main,” tutupnya.
(RT)
