Berita Papua, Jayapura — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua pada (11/7/2025) merayakan hari ulang tahun ke-39. Sejak berdiri pada 1986, organisasi ini terus menjadi garda terdepan dalam pembelaan hak-hak masyarakat marginal, penegakan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Festus Ngoranmele, Direktur LBH Papua, dalam siaran pers resmi menyatakan bahwa selama 39 tahun, lembaganya telah mendampingi ribuan kasus, mulai dari konflik agraria, ketenagakerjaan, kebebasan berekspresi, hingga pelanggaran HAM.
“LBH Papua adalah suara bagi yang dibungkam, harapan bagi yang putus asa, dan kekuatan bagi yang lemah di hadapan sistem,” tegasnya.
LBH Papua menegaskan saat ini fokus pada 2 isu utama:
1. Pembelaan Hak Sipil dan Politik; Advokasi hak berkumpul, berserikat, dan berpendapat secara damai, serta penolakan terhadap kriminalisasi aktivis, sesuai UU No. 39/1999 tentang HAM.
2. Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Perlindungan hak masyarakat adat, keadilan agraria, dan hak pekerja, merujuk UU Otonomi Khusus Papua dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
LBH Papua menegaskan pentingnya persatuan masyarakat Papua dalam memperjuangkan keadilan.
“Solidaritas tanpa memandang suku, agama, atau ras adalah kekuatan utama,” ujar Ngoranmele.
Selain itu, pendidikan hukum bagi masyarakat terus digencarkan agar warga memahami hak dan kewajibannya. “Pemahaman hukum adalah fondasi melawan ketidakadilan,” tambahnya.
LBH Papua juga menyoroti perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam.
“Mereka penjaga kearifan lokal, hak mereka harus diakui negara,” tegas Ngoranmele.
Di usia ke-39, LBH Papua berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah.
“Keadilan harus bisa diakses semua orang tanpa diskriminasi,” imbuhnya.
LBH Papua juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dan masyarakat yang mendukung perjuangan mereka.
“Mari bersama wujudkan Papua yang adil dan menghormati HAM,” pungkas Festus Ngoranmele.
(Redaksi)
