BeritaPapua.co, Jakarta — Mulai tahun 2022 jalur penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Orang Asli Papua (OAP) 3 bulan sebelum penerimaan nasional akan dibuka jalur pra penerimaan lokal sehingga bertujuan agar memudahkan para OAP dapat mengetahui tingkat kelulusan dan juga sebagai bimbingan belajar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi MRP, Edison Tanati usai melakukan Rapat Koordinasi kementerian dan Lembaga yaitu KEMENPAN-RB, SDM Mabes Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM serta Politeknik Statistik di Jakarta, Jumat (19/11/21).
“Untuk itu kita lebih fokus di 2022, dari tadi kita minta ke KEMENPAN-RB dan KSP ada beberapa kedinasan kita di Papua kita rubah. Jadi 3 bulan sebelum penerimaan kita sudah rekrut, bagaimana kita pra penerimaan itu supaya adik-adik kita mulai tes dan memang pasing gred mereka tidak memenuhi atau jatuh mungkin di pasing gret kita akan ulang sampai pada 3 bulan jatuh tempo di penerimaan Nasional, dia pasti bisa. Namanya tadi kita sistem materikulasi atau bimbingan belajar,” ungkap Tanati kepada awak media beritapapua.co.
Kata Edison, MRP akan fokus pada tahun 2022 untuk persiapan perekrutan jalur afirmasi dimana melalui evaluasi selama ini jalur tersebut tidak mampu ditutupi oleh OAP karena minimnya SDM walaupun kuota jalur afirmasi 70% untuk OAP.
“Sampai saat ini jalur 70% belum bisa ditutupi oleh Orang Asli Papua (OAP), masalahnya dimana?, Selama ini kita bicara kuota tapi kita tidak siapkan SDM,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Tenaga Ahli Deputi V KSP, Theofransus Litaay mengatakan perlunya menggunakan sistim pemantauan bakat dan minat sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tujuan dapat mengurangi tingkat kegagalan.
“Sejak SMA sebelum lulus kita sudah dipantau bakat dan minatnya masuk dibidang apa kemudian disalurkan di pendidikan kedinasan yang terkait. Dengan benar-benar anak itu masuk karena bakat dan minatnya disitu dan dia bisa selesai, untuk mengurangi tingkat kegagalan,” ujarnya.
Lanjut kata Litaay, Di KSP sendiri untuk masalah rekrutmen OAP melalui pendidikan kedinasan dimasukkan kedalam daftar Isu strategis yang perlu diselesaikan sesuai Instruksi Presiden.
“Oleh karena itu kami akan memberikan waktu dan tenaga untuk program ini akan bisa berjalan dengan baik karena ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden No.9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika rekrutmen OAP melalui jalur afirmasi kedinasan berjalan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, sebagaimana yang diharapkan oleh bapak presiden Joko Widodo.
(RH)
