BeritaPapua.co, Jayapura — Analisis Papua Strategis (APS) sesalkan Menteri Perhubungan yang dianggap mengabaikan peluncuran lembaga riset center.
Meskipun APS telah menyurati Menteri Perhubungan pada 22 Desember 2022, namun hal tersebut seperti tak dihiraukan Menteri Perhubungan tersebut.
Bukan hanya itu, bahkan surat yang bersama dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Dewan Adat suku Moy dan Tepera juga kunjung tak dibalas.
Padahal, Analisis Papua Strategis merupakan wadah komunitas profesional putra-putri Papua meluncurkan APS Centre for Development and Global Studies.
Lembaga riset APS for Development and Global Centre ini bertujuan untuk membantu pemerintah melakukan penelitian dalam berbagai bidang yaitu masyarakat adat, Komunikasi, Transportasi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemuda, Olahraga, Agama, Teknologi dan Ekonomi Bisnis Perbankan.
Salah satu fokus dari lembaga riset ini adalah melakukan mapping SDM Orang Asli Papua dalam struktur pemerintahan baik didaerah maupun dipusat, dalam menunjang pembangunan secara holistik di 6 Provinsi di Papua, khususnya 4 provinsi Daerah Otonom Baru.
Dalam keterangan pers, Kamis (1/6) Founder APS, Laus Deo Rumayom mengatakan, hadirnya APS Centre for Development and Global Strategies ini dapat membantu menjembatani antara berbagai stakeholder yaitu pemerintah daerah, pimpinan agama, masyarakat adat yang ada di Papua dengan pemerintah Pusat.
Terkait mapping kebutuhan SDM Orang Asli Papua untuk pembangunan Papua khusus dalam sektor transportasi dan bisnis shipping, Laus menyayangkan tidak adanya balasan surat dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi terkait permintaan agar salah satu putra terbaik Papua yakni Willem Thobias Fofid dikembalikan ke Papua.
“APS sudah menyurati Menteri Perhubungan tertanggal 22 Desember 2022, selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua yang merupakan wadah masyarakat adat yang resmi dan secara spesifik Dewan Adat suku Moy dan Tepera juga menyurati Menteri Perhubungan disaat yang bersamaan dengan tuntutan yang sama yaitu mengembalikan, Willem Thobias Fofid sebagai Kepala KSOP Jayapura, sudah 5 bulan berselang namun tidak satupun surat dibalas oleh Menteri Perhubungan,” sambung.
Kata Laus, sejak kepindahan Willem Thobias Fofid tak lagi ada pembinaan yang dilakukan untuk para pengusaha Papua dalam melirik bisnis shipping serta merupakan SDM OAP yang sangat memadai dan mumpuni, karena Papua membutuhkan SDM yang berpihak pada OAP.
“Sewaktu yang bersangkutan masih berada di Jayapura terdapat 10 JPT dan PBM OAP dan mereka dibina dan diberikan akses untuk bersaing dengan JPT temasuk usaha jasa terkait kepelabuhanan lainnya yang bukan OAP, Menteri Perhubungan kami anggap tidak berpihak pada kebutuhan Orang Papua,” tegasnya.
Dengan tegas juga dirinya meminta agar Menteri Perhubungan menghargai surat yang telah dikirim.
“Menteri Perhubungan yang terhormat tolong hargai surat resmi yang dikirimkan dan kami mohon agar permintaan kami dapat segera dikabulkan,” tegas Laus yang juga akademisi Universitas Cenderawasih dan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan periode 2019-2022,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
