Berita Papua, Jayapura — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (5/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan data terbaru inflasi provinsi yang menunjukkan tren penurunan namun tetap memerlukan penanganan serius.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Papua Tengah mengalami penurunan dari 3,71% pada April 2025 menjadi 2,26% pada Mei 2025. Meski mengalami penurunan, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa angka tersebut masih menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa yang cukup tinggi di wilayah Papua Tengah.
“Inflasi tetap harus dikendalikan secara konsisten, terutama karena terdapat beberapa komoditas yang secara nyata menyumbang tekanan inflasi,” tegas Gubernur Nawipa dalam rapat tersebut.
Gubernur menilai kegiatan koordinasi pengendalian inflasi ini memiliki nilai strategis tinggi sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Dalam paparannya, Gubernur Nawipa menekankan lima poin strategis untuk mengendalikan inflasi di Papua Tengah:
Pertama, penguatan sistem data ketersediaan bahan pokok untuk memastikan informasi akurat tentang stok komoditas strategis.
Ke-2, monitoring harga secara berkala guna mengidentifikasi potensi gejolak harga sejak dini.
Ke-3, optimalisasi distribusi pangan dan logistik yang efisien untuk menjamin kelancaran pasokan ke seluruh wilayah.
Ke-4, implementasi intervensi pasar yang terukur dan tepat sasaran saat terjadi ketidakseimbangan supply-demand.
Ke-5, penguatan kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan yang stabil dan mencegah ketimpangan distribusi antar wilayah di Papua Tengah.
Rapat koordinasi yang digelar secara daring ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh kabupaten di Papua Tengah, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pimpinan instansi vertikal.
(Arianda)
