Berita Papua, Jayapura — Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan TNI/Polri di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, kembali merenggut korban jiwa warga sipil. Rabu (18/6/2025) dini hari, 3 warga sipil tewas dalam insiden penembakan di wilayah Kampung Gamagae dan Bulapa.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRP Papua Tengah, Thobias Bagubau dalam keterangan pers tertulis kepada BeritaPapua.co, Kamis (19/6/2025).
Anggota DPRP Papua Tengah itu, mendesak kedua belah pihak segera menghentikan eskalasi kekerasan dan menarik pasukan guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
Bagubau menjelaskan, berdasarkan laporan warga dan relawan di lapangan, pada Rabu (18/6) dini hari, pasukan militer non-organik memasuki Kampung Gamagae dan Bulapa sekitar pukul 02.30 WIT. Rentetan tembakan terdengar dari arah Bulapa, memicu kepanikan warga. Sebagian besar penduduk Kampung Yoparu yang sedang beraktivitas di Gereja Katolik Galunggama terpaksa mengungsi, sementara warga Bulapa melarikan diri ke hutan. Data sementara mencatat 3 warga sipil tewas dalam insiden tersebut adalah:
1. Isak Kobogau (43) – Warga Desa Mimitapa
2. Alphon Kobogau (20) – Warga Desa Bulapa
3. Yohanes Tipagau (40) – Warga Desa Mimitapa
“Kondisi ini semakin memperburuk situasi. Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung mereka untuk mencari tempat aman. Ini jelas pelanggaran HAM,” tegas Bagubau.
Konflik di Intan Jaya telah berlangsung lama, termasuk insiden penembakan pendeta Yermia Zanambani pada 19 September 2020 yang hingga kini belum tuntas. OPM/TPNPB dan TNI/Polri saling menyalahkan atas kematian warga sipil, sementara pemerintah setempat telah menetapkan status tangggap darurat bencana non-alam akibat kontak senjata yang terus terjadi.
Bagubau juga dengan tegas meminta TNI/Polri tidak menambah pasukan di Intan Jaya.
“Jika pasukan terus diperbanyak, OPM/TPNPB tidak akan diam. Mereka akan mempertahankan wilayah ini, dan yang jadi korban adalah rakyat,” ujarnya.
Ia mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi damai agar aktivitas warga dapat kembali normal.
Bagubau juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius menangani akar masalah konflik di Intan Jaya, termasuk memastikan perlindungan warga sipil dan memfasilitasi dialog damai.
“Masyarakat sudah terlalu menderita. Konflik ini harus segera diakhiri,” tegasnya.
Legislator itu juga mendesak Presiden, Prabowo Subianto, untuk segera menarik pasukan keamanan (TNI-Polri) dari Kabupaten Intan Jaya.
Menurutnya, kehadiran aparat yang berlebihan justru memicu ketakutan dan mengganggu kehidupan warga sipil.
“Boleh saja TNI-Polri menjaga keamanan, tetapi yang terjadi di Intan Jaya justru masyarakat sipil menjadi korban. Ibu-ibu, anak-anak, tokoh agama, dan warga terus mengungsi ke hutan karena ketakutan,” tegas Bagubau.
Ia menyatakan bahwa konflik bersenjata antara aparat dan kelompok TPNPB-OPM telah membuat warga tidak bisa beraktivitas dengan tenang.
“Masyarakat tidak bisa berkebun, tidur nyenyak, bahkan terus dihantui ketakutan. Intan Jaya seperti dalam status darurat militer,” ujarnya.
Bagubau mencontohkan beberapa insiden di mana warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban.
“Aparat yang dikirim tidak memahami medan, sehingga seringkali warga yang mereka temui dianggap sebagai bagian dari OPM dan menjadi sasaran,” bebernya.
Ia meminta pemerintah pusat menghentikan pengiriman pasukan tambahan dan membuka ruang dialog. “Masalah ini tidak akan selesai dengan pendekatan militer. Pemerintah harus berinisiatif melakukan dialog yang bermartabat, difasilitasi pihak netral, agar konflik bisa diakhiri,” tegasnya.
Selain Intan Jaya, ia juga menyoroti kondisi serupa di Kabupaten Puncak dan sejumlah daerah lain di Papua Tengah.
“Aparat terlalu banyak dikerahkan, padahal yang dibutuhkan adalah pembangunan dan kesejahteraan. Jika situasi tidak aman, bagaimana pemerintah daerah bisa menjalankan program-programnya?” tanya Bagubau.
Ia berharap Presiden Prabowo, Kapolri, dan Panglima TNI segera mengevaluasi dan menarik pasukan keamanan dari wilayah konflik.
“Tarik aparat yang berlebihan agar warga bisa hidup tenang dan pembangunan bisa berjalan,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
