BeritaPapua.co, Jayapura — Memperkuat lintas batas negara dengan tetangga Papua Nugini, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (BPPKLN) Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi bersama Instansi terkait di, Rabu (1/11/23)
Rapat koordinasi tersebut membahas tentang diskusi rencana pembangunan pos lintas batas laut kawasan perbatasan Kota Jayapura, diskusi singkronisasi progres rencana aksi BNPP tahun 2023 di kota Jayapura dan diskusi usulan kegiatan dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2024 di kota Jayapura.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Batas Wilayah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua, Dolfinus Kareth mengatakan, rakor tersebut bakal membahas beberapa poin penting untuk wilayah perbatasan.
“2 topik yang dibahas, diantaranya rencana pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) Laut Kawasan Kota Jayapura dan membahas rencana aksi infrastruktur,” ujarnya
Dolfinus menyampaikan, pertemuan ini difokuskan pada rencana pembangunan pos lintas batas laut Kawasan Kota Jayapura.
“Pos PLB laut di Hamadi lokasinya kurang strategis karena berada ditengah pemukiman dan tempat pelelangan ikan, serta jauh dari kawasan perairan,” ujarnya.
Menurutnya, PLB yang menjadi tempat pelaporan WNA PNG itu kurang mendapat pengawasan yang baik.
“Berada dalam kawasan pemukiman masyarakat, sehingga setiap kali WNA PNG yang masuk lewat laut sulit untuk mendapat pengawasan dari petugas,” tukasnya.
Kata dia, orang maupun barang tidak terpantau dan menjadi pintu masuk ganja dari PNG sehingga lokasi PLB tersebut membuat petugas tidak optimal lakukan pengawasan.
“Karena sulit membedakan mana yang warga PNG dan mana yang Indonesia. Sekali lagi, pos ini tidak representatif,” ungkapnya.
Dolfinus berharap, pertemuan ini seluruh stakeholder bisa memberikan masukan dan rekomendasi.
“Agar kedepan kita bisa bangun Pos laut yang representatif, ini penting agar petugas kita bisa memantu masyarakat PNG yang masuk melalui laut,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala BPPD Kota Jayapura Matius Pawara mengatakan, tugu batas laut sudah tidak representatif untuk digunakan.
“Memang posisi PLB yang ada ditengah pemukiman masyarakat di Hamadi membuat sedikit sulit lakukan pemantauan,” katanya.
Namun, kata dia pihaknya gencar lakukan pengawasan laut di Kota Jayapura.
Menurut Matius, PLB laut jika dibangun bakal diposisikan dengan pos angkatan laut yang sudah ada.
(Renaldo Tulak)
