Berita Papua, Jayapura — Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRP, Albert Merauje, mengkritik keras kinerja Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Papua yang dinilai tidak konsisten dengan aturan yang berlaku, baik UU Otsus maupun aturan internal Pansel sendiri.
“Jika Pansel berkomitmen pada peraturan yang dibuat negara dan aturan mereka sendiri, masalah ini tidak akan berlarut-larut,” tegas Merauje di Jayapura, Senin (13/1/2025).
Merauje mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam proses seleksi, termasuk penentuan kuota yang tidak sesuai ketentuan.
“Seharusnya nama yang dikeluarkan sesuai kuota provinsi yaitu 11 orang. Namun faktanya, untuk Kota Jayapura yang kuotanya 2 orang, malah dikeluarkan 6 nama,” ungkapnya.
Politisi Nasdem ini juga menduga adanya kepentingan pribadi dalam Pansel DPRK
“Ada kepentingan pribadi di sini. Dalam peraturan Pansel tidak boleh ada hubungan kekerabatan, namun hal ini dilanggar,” kritiknya.
Merauje menjelaskan bahwa keterlambatan proses seleksi juga berdampak pada kinerja legislatif dan juga proses pembangunan daerah.
“Seharusnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibahas. 11 anggota dari kursi pengangkatan akan membentuk fraksi tersendiri dan membaur di komisi-komisi sesuai latar belakang mereka,” jelasnya.
“Kami belum bisa mengetuk palu anggaran provinsi. Ini bisa menyebabkan defisit dan inflasi karena dana belum dapat dicairkan,” tegasnya.
Merauje berharap, anggota DPRK dari jalur pengangkatan memiliki tugas penting dalam memperjuangkan Otonomi Khusus dan hak-hak masyarakat adat, sehingga proses seleksi harus dilakukan dengan benar dan transparan.
“Harapan kami, mari bekerja dengan integritas tinggi. Kita harus kerja untuk orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Salah tetap salah, benar tetap benar. Aturan harus ditegakkan,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)