Berita Papua, Jayapura — Anggota DPR Papua yang juga Ketua Fraksi Gabungan PKS dan PPP, Junaidi Rahim, mengingatkan pentingnya pemahaman mendalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kepala daerah yang akan dilantik pada periode 2024-2029.
Hal ini disampaikan untuk menghindari ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan implementasi di lapangan.
“Jangan sampai bicara dengan rakyat hal-hal yang memberikan harapan besar, tetapi kenyataannya tidak ada hasil,” tegas Junaidi Rahim di ruang kerjanya, Senin (3/2/2025) siang.
Menurutnya, setiap kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota, harus benar-benar memahami isi dan makna APBD. APBD dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun anggaran terbatas, jika tidak dikelola secara efisien dan cermat, manfaat dari APBD tidak akan tercapai.
Junaidi juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang memangkas anggaran untuk perjalanan dinas, operasional, dan belanja pegawai negeri sipil (PNS).
“Saya setuju dengan kebijakan ini karena jika tidak dilakukan, instansi hampir tidak memiliki kegiatan yang berarti. Kita harus menyelaraskan keinginan presiden untuk memangkas anggaran demi pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang berbeda dari penyelenggaraan APBD selama ini, yang seringkali hanya fokus pada kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata.
“Misalnya, bantuan seperti bibit diberikan, tetapi tidak ada pengawalan atau pengawasan lebih lanjut,” paparnya.
Junaidi menegaskan bahwa Papua tidak akan maju jika setiap kepala daerah tidak serius mencermati dan memahami setiap item dalam APBD.
“Jika kita tidak pandai mengelola APBD, kita bisa mengalami kemunduran, apalagi dengan adanya pemangkasan anggaran saat ini,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa faktanya Papua saat ini berada di peringkat sepuluh provinsi termiskin di Indonesia. Padahal, dulu anggaran yang dialokasikan sangat besar. Namun, jika kepala daerah tidak memahami APBD dengan baik, angka kemiskinan justru bisa meningkat.
“Kita lihat statistik kemiskinan setelah pemekaran provinsi. Saya yakin, jika kepala daerah masih menggunakan pola lama, maka perkembangan akan stagnan,” pungkas.
(Redaksi)
