BeritaPapua.co, Serui — Menyikapi situasi kelangkaan BBM yang terjadi , DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina dan Lembaga Penyalur serta OPD terkait, Senin (30/5/22) di ruang rapat DPRD.
Ikut dihadiri PLT Waket I, J Simanjuntak dan Waket II, Fredolin Warkawani serta Komisi II, Rapat koordinasi ini untuk mencari solusi agar pelayanan BBM kepada masyarakat dapat kembali normal.
Kepada awak media ,Ketua DPRD ,Yohanis G Raubaba menyampaikan sesuai regulasi yang ada sesuai Peraturan Presiden 117 Tahun 2021 ,Perubahan atas Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 dimana telah menetapkan harga eceran untuk BBM Subsidi Pertalite dan Non Subsidi jenis Pertamax.
“Untuk menetapkan harga ini kita mengacu kepada regulasi atau aturan yang telah ditetapkan yaitu sesuai peraturan Presiden 117 itu,” ucap Yohanis.
Selain itu pihaknya meminta kepada instansi teknis untuk mendata penyaluran BBM di lembaga penyalur seperti SPBU, SPBN dan APMS agar dilakukan penertiban dan pengawasan terhadap pembelian BBM baik itu data nelayan.
“Kalau menurut aturan bagaimana setiap konsumen atau pembeli harus mendapat rekomendasi dari dinas teknis atau organisasi perangkat daerah,” Kata Yohanis.
Lanjutnya menjawab kebutuhan yang ada apalagi kuota ini sudah ditetapkan oleh BPH Migas sesuai rapat koordinasi jika kuota BBM subsidi Pertalite sudah tercukupi maka diberikan kesempatan untuk membeli BBM Pertamax (non subsidi) sehingga diharapkan dengan BBM Pertamax ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap ini bisa ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berkompeten baik itu pihak penyalur,” tandasnya.
Menurutnya langkah yang diambil oleh DPR terkait pengawasan penyaluran BBM Subsidi, pihaknya akan menyurat ke Pemerintah daerah agar ditindaklanjuti sesuai hasil rapat hari ini maupun rapat sebelumnya.
(AG)
