BeritaPapua.co, Serui — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Serui melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2023 dengan seluruh satuan kerja dilingkup KPPN Serui pada, Rabu (30/8/2023).
Bertempat di Aula KPPN Serui, evaluasi pelaksanaan anggaran dihadiri oleh para kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran mitra kerja KPPN Serui.
Pada Evaluasi Pelaksanaan Anggaran semester 1 tahun 2023 ini, diberikan penghargaan kepada satuan kerja dengan beberapa kategori yaitu, penyampaian laporan keuangan terbaik, penyampaian LPJ bendahara pengeluaran terbaik, penyampaian SPM gaji terbaik, penggunaan kartu kredit pemerintah terbaik, penyampaian laporan saldo rekening terbaik dan nilai satker dengan IKPA terbaik.
Adapun sebagai pengelola anggaran terbaik secara umum pada semester I Tahun 2023 adalah satuan kerja Lapas Kelas II B Serui.
Gatot Setio Harijono mengemukakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Dirinya juga berharap kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Serui semakin baik apabila dibandingkan dengan tahun lalu.
Lebih lanjut, Gatot Setio Harijono dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah strategis yang mendukung pelaksanaan anggaran yang berkualitas, diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper), meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
“Untuk mendukung modernisasi system pembayaran pemerintah dan mendorong cashless society khususnya di lingkup pemerintahan, satuan kerja agar mengoptimalkan penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay,” pungkasnya.
Untuk itu, sebagai bentuk modernisasi sistem pengelolaan keuangan saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan berbagai bentuk inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu, penerapan tanda tangan elektronik (TTE), penerapan aplikasi gaji berbasis web, penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran secara elektronik dan update aplikasi SAKTI modul komitmen untuk pendaftaran data supplier dan data kontrak.
Turut hadir pada kegiatan ini Kajari Kepulauan Yapen Hendry Marulitua Kalapas Kelas ll B Serui Abraham B Harjo, Kepala Kantor ATR/BPN Kepulauan Yapen Eduard A Dimomonmau, Kepala LPP RRI Serui, Robinhod Simbolon, perwakilan Polres Kepulauan Yapen dan perwakilan Satker mitra KPPN Serui lainnya.
(A.Ginting)
