BeritaPapua.co, Serui — Ketua Pokja Bunda Paud Kabupeten Kepulauan Yapen Rosita Mambay mengemukakan pelaksanaan Bimbingan teknis mekanisme pelaksanaan survey lingkungan belajar Paud dan perencanaan berbasis data tahun 2023 merupakan suatu tuntutan dalam kemajuan data BES Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Dikatakan dengan menghadirkan 2 pemateri Nasional dari perwakilan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Yaitu, Analisis Peserta Didik Margaret Erny Tanati dan Analisis data Asesmen Nasional Devi Rahmawati untuk memaparkan perencanaan berbasis data dan Survey lingkungan belajar Paud ditahun 2023.
“Saat ini Yapen berkesempatan menghadirkan pemateri Nasional perwakilan dari Dirjen Paud RI yaitu, Devi Rahmawati dan Margaret Erny Tanati sebagai narasumber pada kegiatan bimbingan teknis mekanisme pelaksanaan Survey lingkungan belajar Paud tahun 2023 kepada pengelolaan Paud di Kabupaten Kepulauan Yapen,” terang Rosita Mambay yang juga selaku Ketua PKK Yapen ini.
Dirinya berharap agar seluruh paud di kabupaten kepulauan Yapen dapat mengejar data survey belajar Paud karena pendataan akan dilakukan oleh Kementerian pendidikan pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2023 nanti.
Dikemukakan keberadaan bunda paud sangat penting untuk seluruh pengelola paud tanpa terkecuali. Hali ini menyangkut data BES dan penyusunan data mereka di tahun 2024 dan menjadi bagian terpenting untuk di kerjakan karena merupakan hal baru dan di Provinsi Papua hanya 2 kabupaten melaksakan yaitu adalah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura sehingga sadar dan tidak sadar Paud juga sudah menggunakan data melalui Digitalisasi.
“Saya berharap bahwa untuk tanggal 25 September seluruh operator paud turut membantu dan juga ada keselerasan dalam bekerja dalam membantu seluruh sekolah dalam pendaftaran data Survey lingkungan belajar sangat penting,” ungkap Rosita Mambay, Kamis (21/9/2023).
Menurut Rosita ditambahkannya tugas ibu penjabat bupati sebagai Bunda Paud selain ketua PKK merupakan amanah yang di berikan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian pendidikan dan program Presiden ini tentunya perlu disambut baik sehingga keberadaan Paud bukan menjadi tanggung jawab dinas pendidikan saja akan tetapi bagian dari tanggung jawab Bunda Paud.
Ïni kesempatan bagi kita untuk membantu dinas pendidikan melakukan sesuatu kalau tidak merasa berdosa memikul selempang di bahunya, karena Indonesia saat ini mengejar penurunan Stunting 14% di tahun 2024 gerakan ini melibatkan semua stakeholder termasuk bunda Paud,“ imbuhnya.
Rosita Mambay juga menyampaikan bahwa telah menerapkan seluruh Paud di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi Paud HolistiK Integratif (HI) yang didalamnya terdapat layanan kesehatan.
(Aga/Ginting)
