BeritaPapua.co, Serui — Guna menjalin komunikasi dengan semua pihak dan stakeholder dalam menciptakan proses pemilu tahun 2024 mendatang agar berjalan aman dan kondusif, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar coffee morning di Hotel Kelapa Dua Serui, Rabu (5/10/2022).
Dihadiri oleh para ketua-ketua Adat, Paguyuban dan pengurus Partai politik, Coffee morning ini menghadirkan pembicara diantaranya, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Yuhendar Muabuai, Polres Kepulauan Yapen yang diwakili Waka Polres, Kompol Nursalam Saka, Kajari Kepulauan Yapen, Henry Marulitua, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Fredi Agus Ayomi, Komisioner KPU Yapen, Frank W Pedai dan Perwakilan Pemerintah daerah yang diwakilkan kepada Asisten III Wahyudi.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach mengemukakan bahwa kegiatan coffee morning ini untuk menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan pemilu kedepan dapat berjalan aman dan lancar.
“Ini merupakan langkah awal karena yang punya rakyat mereka dan mereka yang akan terlibat baik sebagai peserta partai politik dalam penyelenggara atau sebagai masyarakat pemilih sehingga kami yakin bahwa pesan itu nanti akan sampai kepada lapisan masyarakat seluruhnya dengan melibatkan para kepala-kepala suku dan ketua-ketua Paguyuban,” tutur Ronald.
Menurutnya hal ini menjadi penting Kenapa karena tantangan terberat Bawaslu sesungguhnya bukan mengawasi proses tahapan karena itu sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, tapi bagaimana kita bisa memastikan proses penyelenggaraannya sampai hari pungut hitung dan pasca pungut hitungan pun kita dapat Memastikan kondisi situasi keamanan itu dapat kondusif.
“Untuk menuju kesitu kita harus membangun komunikasi ini salah satunya Kenapa kami juga mengudang teman-teman dari pemerintah daerah, TNI Polri dari Kejaksaan dan KPU karena membicarakan ini adalah kita harus melakukan langkah-langkah kolaboratif tidak bisa bawaslu sendiri,” ujarnya.
Dikatakan terbukti dari diskusi yang telah berlangsung bahwa ada yang merupakan domainnya pemerintah daerah misalnya berkaitan dengan perekaman e-KTP ada juga merupakan domain KPU terkait persoalan integritas penyelenggara kemudian DPT acak dan sebagainya,Selain ada juga menjadi domain bawaslu sendiri terhadap netralitas pengawas.
“Kalau hari ini kita tidak membangun kedewasaan dalam berdemokrasi berarti kita tidak mempersiapkan generasi yang unggul dalam berdemokrasi. kemudian kita tidak bisa mampu mengidentifikasi potensi persoalan yang akan terjadi dan mencarikan solusinya maka praktis pra pemilu dan pemilihan pemilu dan pasca pemilihan ini akan berpotensi berbagai persoalan,” pungkasnya.
(AG)
