BeritaPapua.co, Serui — PJ Bupati Welliam R Manderi memberikan konfirmasi bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) bagi para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah sebagian dicairkan dan saat ini selebihnya masih dalam proses pencairan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua yang juga selaku Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam apel pagi di penghujung minggu kerja pekan ini, Jumat (17/11/2023) di halaman kantor Bupati.
Dirinya berharap pencarian TPB bagi ASN dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di kabupaten tersebut dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing.
“Saya berharap setelah semua ASN menerima TBP bisa dapat belanja di pasar karena kita punya Mama-Mama di pasar sangat mengharapkan jualan mereka dapat di beli oleh bapak ibu ASN,” ucap Welliam Manderi dihadapan para ASN saat memberikan arahannya di Apel gabungan tersebut.
Seiring itu PJ Bupati meminta kepada semua ASN agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik dan bila ada ASN yang tidak pernah masuk kantor jangan diberikan agar menjadi efek jera bagi mereka bahwa kita tidak hadir di kantor tentu tidak mendapatkan TPB.
“Kepada pimpinan OPD saya berharap untuk nanti stresing bagian ini karena ukurannya adalah absensi kehadiran ASN di setiap kantor masing-masing,” ujar Manderi.
PJ Bupati juga menghimbau kepada para pimpinan OPD dan Sekertaris agar segera melakukan koordinasi secepatnya dengan TAPD dalam rangka pergeseran APBD Perubahan 2023 dan penyelesaian RAPBD 2024 mengingat tenggang waktunya terbatas.
“Saya berharap Sekretaris Daerah bersama TAPBD dapat menargetkan minggu besok KUA PPAS 2024 sudah bisa saya tanda tangan,” imbaunya.
Dikesempatan itu PJ Bupati menyinggung kondisi pendidikan di SD Kampung Kanawa pasalnya saat dirinya turun mengecek sekolah tersebut ternyata 1 orang guru mengajar 6 Kelas dengan jumlah siswa-siswi sebanyak 60 orang.
“Hal ini sangat memprihatikan sementara kepala sekolah 3 bulan tidak masuk sekolah dengan alasan tidak memiliki rumah dinas di tempat tugas sementara guru PNS dan Honorer setalah menerima gaji mereka tidak masuk mengajar sampai sekarang,” ungkap PJ Bupati Welliam Manderi.
Melihat kondisi tersebut Pj Bupati pun langsung memerintahkan Kadis Pendikbud untuk turun ke lapangan agar mengecek guru-guru yang tidak melaksanakan tugas dan proses belajar mengajar serta kepala kepala Sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas, sedangkan bagi kepala sekolah masih PLT agar segera memasukan nama-nama untuk dilantik secepatnya.
“Saya minta Kadis pendidikan dan Kebudayaan untuk segera memberikan nama-nama kepala sekolah yang masi PLT agar segera saya melakukan pelantikan,” imbuhnya.
Selain itu PJ Bupati Welliam Manderi menyampaikan pada bagian keuangan daerah segera memberitahukan langkah-langkah diakhir tahun penutupan anggaran kepada semua OPD dan instansi terkait agar dapat dipahami, bagi pekerjaan fisik jika waktu tidak memungkinkan agar jangan dipaksakan terutama OPD-OPD tertentu jangan sampai timbul masalah.
Khusus kepala Bapeda, PJ Bupati berharap dapat melaporkan terkait keperuntukan dana Otsus buat apa saja, karena tidak boleh mengambil keputusan sendiri tampa sepengetahuan pimpinan.
(Aga/Ginting)
