Berita Papua, Jayapura — Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua Barat Daya Se-Kota Jayapura akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (12/6/2025) untuk mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin operasi 4 perusahaan tambang nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Raja Ampat di Kawasan UNESCO Global Geopark.
Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua Barat Daya Se-Kota Jayapura, Nia Kambu, dalam keterangan pers tertulis menyatakan siap mendukung penuh langkah tegas pemerintah pusat tersebut.
“Kami mendukung respon cepat dan langkah bijaksana Bapak Presiden Prabowo dalam mencabut izin empat perusahaan yang terdiri dari PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining,” ungkap Nia Kambu (11/6).
Menurutnya, pencabutan izin tersebut sudah sepatutnya dilakukan karena keempat perusahaan tersebut telah melakukan eksplorasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilarang berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakui UNESCO.
Aksi yang akan digelar pada 12 Juni 2025 ini mengusung tema besar “Suara Mahasiswa dan Pemuda Papua Selamatkan Pulau Indonesia” dengan tagar #SaveRaja dan “Papua Bukan Tanah Kosong”. Demonstrasi akan dipusatkan di kantor DPRP dan MRP Papua.
“Aksi kami murni tanpa ada yang menunggangi atau membawa pesan sponsor dari pihak manapun. Ini murni gerakan solidaritas mahasiswa dan pemuda Papua Barat Daya di Jayapura,” tegasnya.
Nia menambahkan, aksi ini akan melibatkan partisipasi BEM PTN/PTS, LSM, serta Organisasi Kemahasiswaan Papua (OKP) dan Organisasi Kemahasiswaan Papua Indonesia (OKPI).
Ketua aliansi ini juga memberikan apresiasi kepada gerakan-gerakan sebelumnya yang telah menyuarakan perlindungan lingkungan Papua, termasuk Aliansi Masyarakat Selamatkan Alam dan Manusia Papua yang bergerak di Bandara Deo pada 7 Juni 2025, serta Gerakan Solidaritas Untuk Raja Ampat yang beraksi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya di Sorong pada 10 Juni 2025.
Selain dukungan terhadap pencabutan izin, Nia juga mengusulkan agar kunjungan monitoring yang akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Gubernur Papua Barat Daya, dan aktivis ke Kabupaten Raja Ampat menunggu perwakilan mahasiswa Jayapura.
“Setelah aksi kami di hari Kamis, pada hari Jumat perwakilan kami akan berangkat ke Sorong bersama rombongan Pemerintah Papua Barat Daya untuk turun langsung memastikan informasi dan mengawasi pelaksanaan keputusan Presiden terkait penutupan empat perusahaan tambang nikel tersebut,” pungkasnya.
(Redaksi)
