Berita Papua, Jayapura — Mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya, 5 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah, Thobias Bagubau, menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penembakan terhadap 15 orang di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Jayapura, atas nama kemanusiaan, Thobias menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para korban penembakan di Intan Jaya.
“Konflik yang masih terjadi di Tanah Papua telah memasuki 6 dekade (1963-2025), namun belum ada niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikannya,” ujar Bagubau, Sabtu (18/10/2025).
Anggota DPR Papua Tengah itu mempertanyakan prosedur yang dilakukan aparat keamanan pascainsiden, khususnya terkait penguburan korban penembakan oleh pihak TNI/Polri pada 16 Oktober 2025.
Kata Thobias, berdasarkan kronologi yang disampaikan Tim Kemanusiaan Masyarakat Adat Intan Jaya di bawah pimpinan Detinus Sani, ketika mereka hendak mengambil jenazah korban di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, jenazah tersebut telah dikubur oleh TNI.
“Ini maksudnya apa? Kalau benar yang ditembak adalah KKB/OPM, seharusnya TNI menyerahkan jenazah mereka secara baik-baik kepada pihak keluarga atau masyarakat untuk identifikasi dulu sebelum dikubur. Ini menjadi pertanyaan saya, ada apa? Apakah ini benar KKB atau sebagian adalah masyarakat sipil yang ditembak?” tegas Thobias.
Ia menyebutkan, dari 15 orang yang meninggal, 14 di antaranya adalah laki-laki dan 1 orang perempuan.
Berangkat dari kekhawatiran tersebut, Thobias meminta Presiden RI untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik yang bertugas di Intan Jaya.
“Pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, harus menyikapi persoalan dalam negeri, khususnya di Tanah Papua, dibandingkan dengan isu internasional,” katanya.
Thobias juga mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan urusan negara lain.
“Bapak Presiden lebih peduli kepada masalah Palestina, sementara di dalam negeri saja banyak masalah, salah satunya peristiwa di Intan Jaya sekarang ini,” ucapnya.
Ia menyayangkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa terus menjadi korban akibat perbedaan pandangan antara KKB/OPM dan TNI/Polri.
“Ini sampai kapan? Dan siapa yang akan menyelesaikan persoalan ini?” tegasnya.
Thobias menjelaskan, DPR Papua Tengah telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan dan baru saja turun dari Intan Jaya untuk duduk bersama pemerintah setempat dan masyarakat Intan Jaya mencari penyelesaian persoalan kemanusiaan.
“Kami di DPR Papua Tengah telah berusaha bagaimana cara dapat menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini, namun sekarang kami dengar ada korban lagi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta Presiden RI untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini melalui sebuah dialog yang bermartabat dan melibatkan semua organisasi Papua yang berbeda pandangan ideologi dengan pemerintah, sebagaimana pernah dilakukan negara di Aceh.
“Aceh bisa, kenapa Papua tidak bisa?” tegasnya.
Terkait peristiwa yang terjadi di Intan Jaya, Thobias meminta pemerintah dan DPR Papua Tengah melibatkan LSM kemanusiaan serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk tim investigasi independen pencarian fakta.
“Apakah benar 14 orang yang ditembak oleh TNI itu benar-benar KKB/OPM atau ada masyarakat sipil yang menjadi korban dalam peristiwa ini, supaya ada persepsi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang akan menjadi sorotan dunia Internasional terhadap kemanusiaan di Tanah Papua, dan lebih khusus di kampung Soanggama, distrik Hitadipa, kabupaten Intan Jaya,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
