Berita Papua, Jayapura — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua. Pertemuan puncak yang berlangsung di Kota Jayapura, Kamis (5/3), ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mengendalikan laju inflasi sekaligus mengakselerasi transformasi digital sistem pembayaran di Bumi Cenderawasih.
Pertemuan tersebut digelar di tengah tekanan inflasi yang masih membayangi sebagian besar wilayah di Papua. Merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, secara bulanan (month-to-month/mtm), seluruh provinsi di wilayah kerja KPw BI Papua mengalami inflasi, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mencatat deflasi tipis sebesar 0,03 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, memaparkan bahwa kenaikan harga secara agregat ini dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pasca perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta ketidakpastian cuaca yang mengganggu pasokan.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Februari 2026. Ini sejalan dengan meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan pangan lokal,” ujar Warsono dalam sambutannya.
Dari sisi tahunan, inflasi agregat juga menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor low-base effect lantaran diskon tarif listrik yang dinikmati masyarakat pada periode yang sama tahun lalu tidak diberlakukan kembali di tahun 2026. Selain itu, gejolak ketidakpastian global turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menegaskan perlunya penguatan langkah-langkah strategis di daerah. Ia meminta jajarannya untuk fokus menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
“Kita harus perkuat operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di titik-titik strategis. Selain itu, komunikasi publik bersama media massa juga penting untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” tegas Gubernur Fakhiri.
Tak hanya soal inflasi, forum HLM ini juga menjadi ajang untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Gubernur Fakhiri menekankan beberapa langkah konkret yang harus segera direalisasikan. Hal itu mencakup peningkatan sinergi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kolaborasi dengan Bank Papua untuk memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital.
“Perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan implementasi sistem pemungutan pajak dan retribusi secara elektronik juga harus terus didorong,” imbuhnya.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo menyambut baik langkah ini. Pihaknya berkomitmen memperkuat strategi pengembangan digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
“Kami akan memperkuat komitmen pimpinan, memperkuat integrasi ekosistem digital, dan meningkatkan volume transaksi non-tunai secara terukur. Ini semua untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berdampak positif bagi pelayanan publik,” ujarnya.
Sebagai wujud nyata sinergi, acara puncak HLM ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama. Naskah komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD tersebut ditandatangani oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Walikota Jayapura, serta Wakil Bupati Jayapura dan Wakil Bupati Keerom.
Komitmen ini mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian inflasi daerah serta percepatan implementasi ETPD. Ke depan, Warsono berharap sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat.
“Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi di tanah Papua,” pungkas Warsono.
(Redaksi)
