Berita Papua, Jayapura — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena deflasi melanda 4 dari 5 provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua pada Januari 2026. Hanya Provinsi Papua Selatan yang mengalami inflasi sebesar 1,06% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Deflasi tersebut dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pascaperayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang diperparah oleh ketidakpastian cuaca di wilayah Papua.
Namun secara tahunan (year-on-year/yoy), seluruh provinsi di kawasan Papua justru mencatat inflasi akibat dampak low-base effect diskon tarif listrik pada Januari 2025. Gejolak ketidakpastian ekonomi global yang mendorong kenaikan harga emas turut memicu tekanan inflasi tahunan.
Provinsi Papua, mencatat deflasi 0,36% (mtm) dengan inflasi tahunan 3,55%. Penurunan harga didorong komoditas angkutan udara dengan kontribusi terbesar -0,40%, disusul buah pinang (-0,18%), tomat (-0,05%), sirih (-0,05%), dan cabai rawit (-0,04%). Sementara komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah kangkung (0,15%), emas perhiasan (0,13%), dan ikan tuna (0,09%).
Provinsi Papua Selatan, menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami inflasi bulanan 1,06% dengan inflasi tahunan tertinggi di kawasan Papua mencapai 4,83%. Kenaikan harga dipicu lonjakan harga ikan mujair dengan andil 0,55%, emas perhiasan (0,22%), kangkung (0,10%), daging ayam ras (0,09%), dan bawang merah (0,06%).
Provinsi Papua Tengah, mencatat deflasi 0,29% (mtm) dengan inflasi tahunan 4,85%. Deflasi didorong penurunan drastis harga cabai rawit dengan kontribusi -0,57%, cabai merah (-0,11%), dan angkutan udara (-0,08%). Di sisi lain, emas perhiasan (0,19%) dan bawang merah (0,10%) menjadi pendorong inflasi.
Provinsi Papua Pegunungan, mengalami deflasi tipis 0,05% (mtm) dengan inflasi tahunan terendah 2,93%. Penurunan harga cabai rawit (-0,50%) dan talas/keladi (-0,09%) menjadi pendorong utama deflasi, sementara ketela rambat (0,11%) dan sawi hijau (0,10%) mengalami kenaikan harga.
KPw BI Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menerapkan 4 strategi pengendalian inflasi, yang dikenal dengan konsep 4K:
Pertama, keterjangkauan harga melalui penyusunan kalender tanam dan panen sebagai basis rekomendasi komoditas untuk Gerakan Pangan Murah (GPM).
Ke-2, ketersediaan pasokan dengan melakukan survei identifikasi kelompok tani potensial untuk pemetaan distribusi komoditas strategis.
Ke-3, kelancaran distribusi dengan menyalurkan bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani di Kabupaten Jayawijaya guna menunjang distribusi hasil pangan.
Ke-4, komunikasi efektif melalui rapat koordinasi antara BI dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
“Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan serta hilirisasi pangan menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus membentuk ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali,” demikian pernyataan dalam rilis KPw BI Provinsi Papua, Rabu (5/2/2026).
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor utama inflasi Januari 2026 seiring meningkatnya permintaan saat tahun baru di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal.
(Redaksi)
