Berita Papua, Jayapura — Bank Indonesia (BI) Papua menyatakan optimis terhadap ketahanan ekonomi Papua meski dibayangi ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut hingga 2026-2027.
Namun, lembaga tersebut menekankan perlunya kewaspadaan ekstra menghadapi dinamika global yang kian kompleks.
Kepala BI Papua, Faturachman, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Kantor BI Papua, Rabu (3/12/2025) sore, menjelaskan bahwa ekonomi global masih akan menghadapi ancaman proteksionisme, ketegangan geopolitik, dan kerentanan sistem keuangan dunia. Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026-2027 tetap positif berkat sinergi kebijakan dan kuatnya fundamental domestik.
“Posisi ini menempatkan Papua sebagai wilayah strategis dalam mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” ujar Faturachman.
Wilayah kerja BI Papua yang mencakup 4 provinsi memiliki peran strategis, baik untuk kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) maupun nasional. Saat ini, Papua berada di peringkat ketiga kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulampua dan peringkat ke-15 secara nasional.
Meski optimistis terhadap ketahanan ekonomi, Faturachman mengakui Papua masih menghadapi tantangan pada 2026, terutama pemulihan sektor pertambangan yang belum sepenuhnya normal. Perekonomian Papua diperkirakan tumbuh pada kisaran minus 0,2 hingga minus 0,6 persen pada 2026.
“Namun capaian ini lebih baik dibanding kontraksi pada triwulan III 2025,” kata Faturachman.
Untuk memperkuat fondasi ekonomi, BI menekankan perlunya transformasi sektor riil melalui kebijakan industrial, peningkatan investasi, penguatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Diversifikasi ekonomi menjadi langkah krusial mengingat ketergantungan Papua yang masih tinggi pada sektor tambang.
Dari sisi keuangan, kinerja kredit dan pembiayaan menunjukkan penguatan. Per Oktober 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,3 persen dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang tetap terjaga.
Sementara inflasi Papua hingga November 2025 tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen ± 1 persen. BI memperkirakan stabilitas inflasi ini akan berlanjut pada 2026.
“Dengan sinergi bersama, Papua dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” tegasnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat sistem pembayaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tengah tekanan global.
“Tahun 2025 merupakan periode penuh tantangan akibat perlambatan ekonomi global yang ikut memengaruhi berbagai sektor. Namun, Papua menunjukkan ketangguhan. Pertumbuhan ekonomi kita tetap bergerak positif,” ujar Sohilait.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertambangan, perdagangan, pertanian, serta aktivitas UMKM yang semakin menggeliat. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperkuat pondasi ekonomi melalui pemberdayaan kelompok produktif, digitalisasi layanan, dan pemerataan akses pembangunan.
Sohilait menyoroti potensi besar Papua berupa sumber daya alam melimpah, tanah subur, laut kaya, serta keberagaman budaya. Potensi ini perlu dikelola dengan pendekatan inovatif berbasis nilai tambah, terutama pada sektor pertanian, perikanan, ekonomi biru, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Diraihnya TPID Award 2025 oleh Provinsi Papua menjadi bukti bahwa kolaborasi mampu menghasilkan perubahan signifikan dalam pengendalian inflasi daerah.
(Renaldo Tulak)
