Hukum

Ahmad Harjono Dinyatakan Bebas Dari Kemenkumham Setelah Jalani 3 Tahun Masa Hukuman

24
×

Ahmad Harjono Dinyatakan Bebas Dari Kemenkumham Setelah Jalani 3 Tahun Masa Hukuman

Sebarkan artikel ini
IMG 20230507 WA0025
Ahmad Harjono

BeritaPapua.co, Jayapura — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI secara resmi membebaskan tahanan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas nama Ahmad Harjono.

Ahmad Harjono dibebaskan setelah menjalani masa hukuman 3 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Abepura, Jayapura pada 27 November 2016 lalu.

Ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada 21 Juli 2014 atas kasus korupsi yang menjeratnya, dengan dikenakan pasal 3 dan 8 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999.

Harjono di vonis mulai menjalani masa tahanan mulai 21 Juli 2014 hingga dirinya dibebaskan pada 27 November 2016 lalu.

Dia juga telah membayar denda oleh Pengadilan Negeri Jayapura sebesar Rp 50 juta rupiah dan telah selesai menjalani hukuman kurungan selama 2 tahun 6 bulan sebagai pengganti kerugian negara.

Ahmad Harjono mengaku dirinya bakal terjun ke dunia politik dan akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari salah satu partai politik.

“Ia, saya akan maju mencalonkan diri dari partai Perindo di kabupaten Keerom dari Dapil (Daerah Pemilihan) 2,” ujar Harjono di Jayapura, Jumat (5/5/2023)

Sesuai ketentuan undang-undang Pemilu, jika seseorang mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan, ia harus menunggu jangka waktu 5 tahun lagi sebagai syarat menjadi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

“Ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu perlu diselaraskan dengan memberlakukan pula masa menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,” dikutip dari website Mahkamah konstitusi.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *