Berita Papua, Jayapura — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Jayapura yang digelar akhir pekan ini menuai gelombang protes keras.
Kubu Novelt Krey menuding, penetapan Barend Barto Taniauw sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 dinilai cacat prosedur dan diwarnai praktik intimidasi, Minggu (15/3/2026).
Ketua Tim Konsolidasi Novelt Krey, Agusto Salvatore, mengungkapkan bahwa proses demokrasi dalam forum pemuda tersebut telah direkayasa untuk mengamankan kemenangan kandidat tertentu.
Ia menuding Steering Committee (SC) dan jajaran Caretaker KNPI Kota Jayapura tidak menjalankan peran sebagai wasit yang netral.
“SC dan pengurus caretaker secara terang-terangan berpihak untuk memenangkan Barto yang juga menjabat sebagai Bendahara Caretaker. Ini bukan lagi musyawarah, tapi rekayasa terstruktur,” tegas Agusto dalam keterangan pers, Minggu.
Kronologi sengketa bermula saat Novelt Krey dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh SC. Dukungan dari 2 distrik dinyatakan tidak sah karena dianggap menerbitkan rekomendasi ganda.
Namun, kubu Novelt mengecam keras keputusan sepihak tersebut lantaran caretaker distrik sebagai pihak berwenang tidak diberikan ruang klarifikasi.
Bahkan, situasi semakin memanas ketika Ketua Caretaker KNPI Kota Jayapura mengambil langkah kontroversial dengan mengganti caretaker distrik yang memberikan dukungan kepada Novelt.
“Ini bentuk manipulasi prosedur. Mereka tidak hanya menutup akses klarifikasi, tapi juga melakukan mutasi sepihak terhadap pengurus yang tidak sejalan. Itu intimidasi,” ujar Agusto.
Tim pendukung Novelt juga melaporkan adanya tekanan sistematis yang dialami sejumlah pengurus distrik selama masa pra-Musda. Praktik ini dinilai sebagai upaya untuk memenangkan kandidat tertentu dengan mengabaikan hak konstitusional kandidat lain.
Akibatnya, Musda yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan konsolidasi pemuda justru menjelma menjadi ajang legitimasi kekuasaan yang dipaksakan.
“Ketika verifikasi dukungan tidak transparan, pihak terkait tidak didengar, dan SC terbukti berpihak, maka legitimasi hasil Musda ini gugur dengan sendirinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agusto menyoroti dampak jangka panjang dari proses yang cacat ini. Menurutnya, persatuan pemuda yang selama ini dijaga justru terancam pecah akibat keputusan yang tidak adil.
“Marwah KNPI sebagai wadah pemersatu pemuda telah direduksi menjadi alat politik segelintir pihak. Ini sangat memprihatinkan,” pungkasnya.
Pasca-penetapan Barto Taniauw sebagai ketua terpilih, dinamika di tubuh kepemudaan Kota Jayapura tidak lantas mereda. Sejumlah tokoh pemuda dan pendukung Novelt Krey dikabarkan tengah merumuskan langkah-langkah organisasi untuk menuntut keadilan.
(Redaksi)
