Jakarta, BeritaPapua.co — Sebagai putra asli Papua dan ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN GERCIN Indonesia ) Hendrik Yance Udam memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintahan Jokowi jilid dua untuk melakukan pembangun di provinsi Papua dan Papua barat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebab Papua adalah merupakan bagian integral dari NKRI.
Dirinya memberikan apresiasi kepada bapak Presiden karena telah melakukan kunjungan pertamanya dan telah meresmikan beberapa proyek – proyek infrastruktur nasional yang ada di Papua dan Papua Papua barat.
“Lewat pendekatan – pendekatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan Papua dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat asli Papua di atas tanahnya sendiri,” tuturnya, di Jakarta (29/10/2019).
Luas pulau Papua tiga kali lebih luas dari pulau jawa hal sangatlah penting untuk dipertimbangkan untuk dibentuk beberapa provinsi lagi sebagai upaya – upaya strategis dalam menyelesaikan persolan – persoalan Papua yang begitu akut.
Itikad politik wilayah perintah harus didukung oleh semua komponen anak bangsa yang ada di Indonesia termasuk komponen masyarakat Papua yang ada di provinsi – Papua dan provinsi Papua barat.
“Namun saran kami adalah sebelum pemekaran provinsi di Papua di lakukan oleh pemerintahan Jokowi maka kami meminta untuk pemerintah pusat harus segara mengevaluasi kebijakan kebijakan yang tertulis di dalam amanat undang – undang otonomi khusus di Papua nomor 21 tahun 2001 bukan hanya kebijakan – kebijakannya saja namun uang otsus trilyulnan rupiah yang turun ke Papua mulai dari tahun 2001 sampai 2019 harus benar benar di audit oleh pemerintah pusat sehingga kita tahu benar – benar dana otsus itu di pergunakan untuk apa dan apa hasilnya. sebab selama ini dana otsus yang turun ke Papua triliunan rupiah dengan tujuan mensejahtrakan rakyat Papua namun dana otsus tersebut tidak sampai kemasyarakat dan hanya di nikmati oleh para elite- elit poliitik Papua tersebut,” ungkapnya.
Ia juga mendukung upaya – upaya strategis dari bapak mendagri dan bapak presiden untuk mengaudit dana otsus tersebut sebab hal itu juga merupakan sebuah solusi dari menyelesaikan persoalan Papua.
Sebab harapannya kedepan pemekaran wilayah di Papua tidak menjadi beban pemerintah pusat dan menimbulkan konflik kepentingan sesama anak bangsa terlebih khusus sesama anak asli Papua.Sebab salah satu tujuan utama pemekaran adalah menigkatkan kesejahtraan social bagi masyarkat asli Papua.
“Pemekaran – pemekaran selama ini yang terjadi di Papua menimbulkan konflik – konflik yang ada, dan banyak lahir orang – orang kaya baru di Papua serta korupsi tumbuh subur di Papua. hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat sebelum memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi yang ada,”tegasnya.
(Red)
