BeritaPapua. co, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI diminta bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura-Papua.
Ungkapan tersebut dikemukakan Koordinator Koalisi Rakyat Papua (KRP) Otinel Deda di jakarta di sela-sela pertemuan bersama Kelompok Khusus Pokus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), guna membahas sejumlah permasalahan terkait pelanggaran HAM, baik itu kasus mutilasi di kabupaten Mimika, kemudian Pemukulan di Daerah Mappi, maupun permasalahan hukum Gubernur Lukas Enembe.
Menurut OD, sapaan akrab Otniel Deda, bahwa pimpinan dan anggota Komnas HAM direkomendasikan untuk bertemu dengan Gubernur Papua, guna berdialog dengan beliau bersama keluarga, sekaligus mengetahui secara langsung kondisi orang nomor satu di Papua tersebut, tentang kondisi terakhir beliau. Selanjutnya dapat memberikan masukan-masukan kepada KPK dan juga Presiden Jokowi karena Lukas Enembe masih aktif sebagai Gubernur Papua.
Otniel Deda juga meminta kepada Komnas HAM RI untuk dapat memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur Papua dan keluarganya untuk memilih dokter maupun rumah sakit mana yang menjadi rujukan pengobatan lanjutan Bapa gubernur sehingga bisa dipenuhi karena ini bagian-bagian yang sangat perinsip sebab beliau adalah tokoh orang Papua.
Ditempat yang sama Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik sampaikan bahwa untuk kasus Gubernur Papua tidak mungkin ikut mereka campur tangan dalam proses hukum dengan KPK, karena itu diluar dari ranah Komnas ham.
Tetapi Damanik tidak menutup kemungkinan ada aspek-aspek atau dimensi-dimensi kemanusiaan yang mungkin Komnas kan coba bicarakan dengan berbagai pihak di Jakarta, baik itu pemerintah, KPK dan juga tokoh-tokoh masyarakat Papua lainnya dengan satu tujuan, supaya penegakan hukum berjalan dengan baik tapi juga tidak ada satu situasi yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita semua menginginkan Papua kondusif.
Lebih lanjut Ketua Komnas HAM sampaikan Papua adalah suatu tanah yang harus dijaga perdamaian dan keamanannya, supaya semua orang siapaun dia yang ada di sana terutama rakyat Papua bisa hidup dan bekerja dengan baik.
Damanik kembali tegaskan kalau yang punya domain adalah lembaga lain dan bukan mereka, sehingga mereka hanya bisa memberikan masukan dalam aspek-aspek kemanusiaan yang menjadi bagian terkait dari hak-hak asasi manusia.
Pertemuan bersama antara pimpinan Pokus DPR Papua serta Koalisi Rakyat Papua bersma pimpinan Komnas HAM dan jajaran diakhiri dengan tanya jawab bersama rekan-rekan media lainnya yang hadir dalam kesempatan tersebut.
(RH
