Berita Papua, Jakarta — Pimpinan Komite Eksekutif Papua menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) dan persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/1/2026), dihadiri pimpinan Komite Eksekutif Papua Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, beserta jajaran staf Komite Eksekutif.
Velix Wanggai menjelaskan, pertemuan ini merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua di awal tahun 2026.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” kata Velix usai pertemuan.
Menurutnya, momentum awal tahun menjadi waktu strategis untuk menyatukan arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Velix menyebutkan pembahasan hari ini masih bersifat makro, mencakup arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua dari berbagai perspektif ekonomi, sosial, keamanan, hingga ekologi, termasuk isu hutan, masyarakat adat, dan hak wilayah.
Komite Eksekutif Papua dan Bappenas, khususnya Deputi Pengembangan Kewilayahan, menyepakati pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional dan upaya percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya percepatan, tetapi juga memastikan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat Papua,” tegas Velix.
Velix menambahkan, Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam konsolidasi teknokratik selanjutnya bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kami menargetkan pada Februari hingga Maret mendatang sudah terlaksana konsolidasi perencanaan Papua untuk tahun 2027, sekaligus konsolidasi program yang berjalan pada 2026,” ungkapnya.
Komite Eksekutif Papua berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan.
(Redaksi)
