Berita Papua, Jayapura — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP Papua Tengah), Thobias Bagubau, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang dianggap mendukung pemekaran kabupaten baru di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam klarifikasinya, Bagubau menegaskan bahwa pemekaran bukanlah kebutuhan utama, melainkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus menjadi prioritas.
“Pemekaran bukanlah kebutuhan utama. Jika memang diperlukan, yang dimekarkan adalah kampung dan distrik, bukan kabupaten. Itu pun harus sesuai dengan kebutuhan, persyaratan, dan undang-undang yang berlaku,” tegas Bagubau dalam pernyataan resminya, Minggu (26/2/2025).
Bagubau menjelaskan bahwa pernyataannya di media sebelumnya dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya.
Namun Ia menegaskan bahwa pemekaran kabupaten tidak menjadi prioritas, melainkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Bagubau menyampaikan tiga poin utama yang harus menjadi fokus pemerintah dalam membangun Papua Tengah dan Kabupaten Intan Jaya diantaranya:
1. Pembangunan Infrastruktur Jalan.
Menurutnya, membuka akses jalan antara kampung dan distrik adalah langkah penting untuk memperluas pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Dengan akses jalan yang baik, distribusi barang dan jasa akan lebih lancar, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.
2. Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan.
Bagubau menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ia meminta pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga medis.
“Guru dan tenaga medis adalah ujung tombak pembangunan SDM. Kesejahteraan mereka harus terjamin agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
3. Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua (OAP).
Bagubau mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat asli Papua dalam setiap proses pembangunan.
Ia menegaskan bahwa pengusaha asli Papua harus diberdayakan sesuai dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
“Orang Asli Papua harus menjadi tuan di atas negerinya sendiri. Pemerintah harus memastikan keberpihakan kepada OAP dalam setiap program pembangunan,” ujarnya.
Bagubau menegaskan bahwa jika pemekaran memang diperlukan, prosesnya harus melalui kajian ilmiah dari akademisi serta persetujuan dari semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah.
“Pemekaran bukan sekadar keputusan politik, tetapi harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kajian yang mendalam,” katanya.
Ia juga mengkritik praktik pemekaran yang dilakukan tanpa pertimbangan matang, yang justru dapat menimbulkan masalah baru.
“Pemekaran yang tidak direncanakan dengan baik hanya akan menambah beban administrasi dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagubau mengklarifikasi bahwa pernyataannya di media sebelumnya, yang dianggap mendukung pemekaran, sebenarnya bertujuan untuk menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa tujuan utama saya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mendukung pemekaran kabupaten,” bebernya.
Ia berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait posisinya dalam isu pemekaran dan pembangunan di Papua Tengah.
Bagubau berharap agar pemerintah dan semua pihak dapat bekerja sama untuk membangun Papua Tengah dan Kabupaten Intan Jaya secara berkelanjutan.
“Mari kita fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan Papua Tengah yang sejahtera dan mandiri,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
