Berita Papua, Nabire — Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Frits Nawipa mengungkap bahwa terdapat 86 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah daerah setempat.
Namun, Nawipa menegaskan bahwa tidak semua penerima beasiswa tersebut merupakan orang asli Papua Tengah. Hal ini mendorongnya untuk memerintahkan verifikasi data guna memastikan transparansi dan keadilan dalam penyaluran beasiswa.
“Saya sudah melihat data, dan ternyata tidak semua penerima beasiswa adalah orang asli Papua Tengah. Ini harus kita benahi,” ujar Gubernur Nawipa dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
Gubernur Nawipa mengaku telah memerintahkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Papua Tengah untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan setempat guna membentuk tim khusus yang akan melakukan verifikasi data penerima beasiswa.
Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman studi di luar negeri, sehingga memahami mekanisme dan tata cara penyaluran dana pendidikan.
“Saya ini pernah sekolah di luar negeri, jadi saya tahu bagaimana caranya. Jadi kalau ada yang sekolah di luar negeri ini terus, itu tidak bisa,” tegasnya.
Gubernur Nawipa juga menjelaskan bahwa proses verifikasi akan dilakukan secara ketat. Pemerintah akan memastikan bahwa dana beasiswa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, jika dana digunakan untuk membayar sewa rumah, maka pembayaran akan dilakukan secara langsung melalui transfer bank (account to account) kepada pemilik rumah. Begitu pula dengan pembayaran biaya kuliah, pemerintah akan meminta surat resmi dari kampus untuk memastikan dana disalurkan langsung ke institusi pendidikan.
“Kalau dia punya living in house, dia harus katakan ke kita per bulan atau per minggu butuh berapa. Sehingga kita akan verifikasi dengan sistem keamanan dari negara masing-masing. Jadi tidak bisa dibohongi, ya… ini gubernur yang tamatan luar negeri. Jadi tidak ada lagi cara-cara begini,” ucapnya tegas.
Gubernur Nawipa menekankan pentingnya keadilan dalam penyaluran beasiswa. Menurutnya, sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Tengah harus memprioritaskan putra-putri asli daerah dalam program beasiswa ini.
“Kita harus fair. Provinsi ini sudah berdiri, jadi orang Papua Tengah harus mendapatkan prioritas pertama,” ujarnya.
Selain beasiswa dari pemerintah daerah, Gubernur Nawipa juga menyoroti beasiswa yang dibiayai oleh PT Freeport.
Ia menegaskan bahwa beasiswa dari perusahaan tambang tersebut harus dapat dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya oleh segelintir individu.
“Kalau ada anak-anak yang dibiayai PT Freeport, tidak bisa dia ambil semua. Supaya beasiswa itu bisa dirasakan oleh orang lain juga,” tegasnya.
Gubernur Nawipa juga berencana untuk berkoordinasi dengan Yayasan Pendidikan dan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), yang selama ini juga terlibat dalam pemberian beasiswa.
Ia mengkritik praktik penerima beasiswa yang mengambil dana dari berbagai sumber, yang menurutnya dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan.
“Itu juga membuat orang jadi sarjana tapi bohong. Dia ambil uangnya dari mana-mana. Nantinya ketika jadi pemimpin, dia akan tambah rusak. Waktu masih kuliah saja, dia sudah bisa jadi seperti begitu,” ujarnya.
Gubernur Nawipa mengaku telah melihat data yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerima beasiswa luar negeri dari Papua Tengah bukanlah orang asli Papua.
“Kita akan verifikasi itu semua,” pungkasnya.
(Arianda)
