Papua Tengah

Gubernur Papua Tengah Resmi Buka Musrenbangda 2026, Tegaskan 6 Prioritas Pembangunan

32
×

Gubernur Papua Tengah Resmi Buka Musrenbangda 2026, Tegaskan 6 Prioritas Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Tampak Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2026.

Berita Papua, Nabire — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2026.

Musrenbangda provinsi Papua Tengah berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur, Nabire (Bandar Lama), Kamis (8/5/2025).

Dalam sambutannya, Nawipa menegaskan bahwa Musrenbangda merupakan tahapan strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah.

“Kegiatan ini jangan hanya menjadi agenda rutin, tetapi harus menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan pembangunan, serta menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif”, Nawipa menekankan pentingnya membangun Papua Tengah dari akarnya, yaitu manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengan hati nurani, jujur, transparan, dan profesional.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan enam prioritas pembangunan sebagai pedoman penyusunan RKPD 2026, sekaligus sebagai komitmen terhadap program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.

1. Penguatan kualitas dan keterampilan SDM.

2. Reformasi dan tata kelola pemerintahan.

3. Penguatan layanan kesehatan.

4. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggaran.

5. Penguatan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

6. Peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat inklusif dalam pembangunan.

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Forkopimda Papua Tengah, Forkopimda dari 8 kabupaten, BP3OKP Papua Tengah, BPKP Papua Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah, MRP, pimpinan OPD, serta perwakilan BUMN dan BUMD.

(Arianda)