Berita Papua, Nabire — Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Dewan Rakyat Papua (DRP) Papua Tengah, Yones Waine, mengkritisi implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dinilai kurang efektif dibandingkan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa (20/8/2025), Waine menyoroti perbedaan signifikan antara realisasi pembangunan yang menggunakan ke-2 aplikasi tersebut.
“Menurut saya, SIMDA lebih relevan untuk sistem informasi manajemen daerah. Sebab pembangunan Papua saat ini adalah hasil dari SIMDA,” ungkap Waine.
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sistem yang telah lama digunakan untuk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
Aplikasi ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, lengkap dengan petunjuk teknis penggunaannya.
Realisasi pembangunan melalui SIMDA dinilai menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga keagamaan.
Sementara itu, SIPD yang diperkenalkan melalui rilis versi 2.9.0.0 untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, justru menimbulkan permasalahan baru.
Waine menyoroti beberapa kelemahan implementasi SIPD di Papua, antara lain:
Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Politisi PBB ini mencatat bahwa hasil dari penggunaan SIPD adalah banyaknya SILPA dan realisasi anggaran yang baru terjadi setelah dua triwulan berlalu.
“Bagaimana realisasi sisa 2 triwulan ke depan besarnya APBD daerah? Jelas harus SILPA dan ditelantarkan waktunya,” kritik Waine.
Meskipun SIPD memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta Pasal 391 dan 395 PP 12/2017, namun realisasi keuangan dan pembangunan daerah dinilai sangat minim.
Menghadapi kondisi ini, Waine mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian zona aplikasi yang lebih mudah untuk mengelola keuangan dan pembangunan daerah, khususnya untuk Pemerintah Provinsi Papua.
“Pemerintah pusat harus mempertimbangkan dan memberikan zona aplikasi yang mudah kelola keuangan dan pembangunan daerah,” tegas politisi PBB.
Ia juga mengkritisi SIPD sebagai “lagu lama” dalam pengelolaan keuangan daerah.
SIPD sendiri dirancang sebagai sistem informasi untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Namun, implementasinya di lapangan masih menuai kritik dari berbagai pihak, terutama terkait dengan lambatnya realisasi anggaran dan pembangunan.
“Sehingga khusus pemerintah provinsi Papua, Pemerintah pusat mempertimbangkan dan memberikan ZONA Aplikasi yang muda kelola keuangan dan pembangunan daerah,” pungkas Yones Waine.
(Renaldo Tulak)
