BeritaPapua.co, Jayapura — Ketua DPD KNPI Papua, Albertho Gonzales Wanimbo (AGW) meminta semua Organisasi Kepemudaan (OKP) di Papua 1 perintah Komando dibawah kepemimpinan Ketua DPP KNPI, Noer Fajrieansyah.
“Akta Pendirian Organisasi DPP KNPI legal standingnya sudah jelas adalah bung Noer Fajrieansyah yang sudah diakui Negara dan dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Menkumham,” ujar Albertho G Wanimbo melalui Pers Rilis Video yang diterima wartawan, Selasa (14/12/21).
Alberto juga dengan tegas menyampaikan bahwa semua SK diluar KemenkumHam adalah abal-abal dan hoax.
“Saya sampaikan bahwa surat Menkumham juga sudah dikeluarkan oleh Mentri Hukum dan Ham diluar semua itu adalah Hoax, alias DPP KNPI abal-abal,” ujarnya.
Untuk itu, Albertho G Wanimbo memibta kepada semua kawan-kawan Stakeholder pemuda dan juga seluruh aparat keamanan dan juga pemerintah di Papua menanyakan keabsahan oknum-oknum yang mengatasnamakan KNPI.
“Ingin kami sampaikan bahwa apabila dikemudian hari terdapat oknum-oknum yang mengatasnamakan DPD KNPI papua melayangkan surat dan seterusnya, tolong untuk menanyakan kembali tentang keabsahan mereka,” pintanya.
Albertho berharap kepada senior-senior di kubu sebelah agar dapat memberikan pelajaran yang baik kepada kader-kader KNPI lainnya.
“Saya harap kepada senior yang ada disebelah untuk terus legowo dan juga memberikan pembelajaran yang baik kepada kami para kader-kader di KNPI untuk meluruskan jalan pemuda yang benar, untuk itu saya berharap kepada kita semua mari kita bersatu padu sukseskan Musda KNPI di tanah papua,” tandasnya.
Untuk diketahui bersama bahwa SK Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Papua yang berakhir tanggal 19 November 2021 l, telah diperpanjang oleh bung ketua umum DPP KNPI, Noer Fajrieansyah sejak tanggal 5 November 2021 sampai bulan april tahun 2022.
“Kami baru saja melaksanakan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (RAPIMPURNAS) yang berlokasi di Batu Malang yaitu Rapimpurnas Penyatuhan dihadiri oleh ketua-ketua umum yang kemarin berseberangan sudah bersatu, dibuka secara resmi dan langsung oleh mentri agama dan di tutup oleh Wantimpres artinya pemerintah republik Indonesia mengakui keberadaan saudara Noer Fajrieansyah karena SK Menkumham ada disana, secara legal formal dan pengakuan Negara sudah sangat jelas,” pungkasnya.
(RT)
