Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen siap mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
Komitmen ini disampaikan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Papua, Triwarno Purnomo yang hadir mewakili Gubernur Papua, menyampaikan presentasi di hadapan tim penguji dari Komisi Informasi Pusat. Dalam paparannya, Triwarno menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan kebijakan strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi bagi kami adalah jembatan kepercayaan. Jembatan untuk bercermin, memperbaiki diri, dan memberikan kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang maju dan harmonis,” tegasnya.
Triwarno menjelaskan bahwa dinamika pelaksanaan pemerintahan Papua sejak pemberlakuan Otonomi Khusus membawa tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan. Keterbukaan informasi dianggap sebagai pilar penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Dengan kondisi geografis dan sosial budaya Papua yang beragam, pemerintah menghadirkan layanan informasi melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada seluruh SKPD dan layanan digital yang terintegrasi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, adaptif, transparan, dan akuntabel melalui keterbukaan informasi.
Dalam uji publik tersebut, tim penguji dari Komisi Informasi Pusat membahas sejumlah isu krusial, termasuk pembinaan PPID Kabupaten/Kota, penguatan jejaring, pelatihan, koordinasi dengan media dan lembaga adat, serta kendala administrasi, infrastruktur, dan penganggaran.
Suwito salah satu tim penguji, menekankan pentingnya pembinaan PPID di tingkat kabupaten/kota.
“Bagaimana pembinaan Pemerintah Provinsi Papua kepada PPID Kabupaten Kota yang ada di Papua dalam hal tata kelola informasi publiknya. Keterbukaan dan koordinasi fungsi untuk PPID di daerah terus dibina sehingga keterbukaan ini jangan merupakan sebuah ancaman,” ujarnya.
Sementara itu, Syawaludin, tim penguji lainnya, menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang tepat tentang potensi Papua.
“Papua itu laksana seorang gadis cantik yang harus dipersolek, agar masyarakat paham dan tertarik,” katanya, menekankan perlunya strategi komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan persepsi keliru.
Merespons pertanyaan Dr. Budi Utami terkait inovasi digital, Triwarno memaparkan sejumlah terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya adalah pengembangan platform website Content Management System (CMS) pemerintahan yang diterapkan seragam di seluruh SKPD dan dirancang ramah disabilitas.
Terobosan signifikan lainnya adalah pembangunan 250 titik layanan internet Starlink yang direncanakan bertambah menjadi 300 titik hingga akhir tahun untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua juga membuka informasi prioritas yang mencakup layanan dasar, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga proyek strategis nasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memantau capaian pembangunan secara transparan.
Kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berlangsung selama tiga hari, dari 18 hingga 20 November 2025, dan dihadiri oleh pimpinan daerah, badan-badan publik, serta Komisioner dan anggota Komisi Informasi Pusat.
(Redaksi)
