Berita Papua, Jayapura — Komisi IV DPR Papua terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Dinas Kominfo, kali ini Komisi IV menyambangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, menyampaikan apresiasi kepada Dinas ESDM, Penanaman Modal, dan PTSP yang telah melaporkan progres pelaksanaan program kerja tahun 2025.
Menurutnya, realisasi keuangan dinas tersebut telah mencapai sekitar 65 persen. Namun, beberapa kegiatan terpaksa ditunda (pending) oleh Gubernur Papua karena keterbatasan waktu.
“Kami berharap, di sisa waktu sekitar satu setengah bulan ini, kegiatan yang mendesak dapat segera ditindaklanjuti. Terutama yang menyangkut kontrak kerja dengan pihak ketiga agar tidak menimbulkan persoalan baru di akhir tahun,” ujar Merauje.
Albert menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar tidak menjadi beban pada tahun anggaran 2026.
Ia juga menyoroti perlunya ketepatan pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan layanan perizinan.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas ESDM, Penanaman Modal, dan PTSP Papua, Benny Pekei, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, dinas yang dipimpinnya mengelola anggaran sebesar Rp14 miliar untuk membiayai 5 kegiatan. Namun, 2 kegiatan harus ditunda sesuai arahan gubernur.
“Kami fokus menyelesaikan 3 kegiatan prioritas. Salah satunya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kota Jayapura. Kami targetkan seluruh pekerjaan selesai pada 15 Desember 2025,” terang Benny.
Benny juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR Papua yang terus memberikan pengawasan dan dukungan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan.
“Kami menyambut baik kehadiran DPR Papua, khususnya Komisi IV, yang melakukan pengawasan langsung. Setelah kegiatan rampung, kami akan turun ke lapangan bersama untuk memastikan hasilnya dan menyusun laporan akhir,” tambahnya.
Dengan sisa waktu yang terbatas menjelang akhir tahun, sinergi antara DPR Papua dan pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan seluruh program strategis berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
(Surya Balubun)
