Berita Papua, Jayapura — Gubernur Papua Matius Fakhiri mengajukan proposal pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Usulan ambisius ini menargetkan 9 kabupaten/kota di Papua sebagai bagian kontribusi provinsi terhadap Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dalam keterangan pers tertulis, pertemuan di Kantor Kementerian PKP Jakarta, Gubernur Matius menyampaikan penghargaan atas komitmen pemerintah pusat yang selama ini memprioritaskan penyediaan hunian layak bagi rakyat Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai langkah konkret mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua,” tegas Matius.
Komitmen Papua dalam mendukung program perumahan rakyat ini, menurut Gubernur, selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden RI tentang pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Fokus pembangunan Papua periode 2025-2030 diarahkan pada tiga pilar strategis: pertama, pembangunan manusia melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup; kedua, pertumbuhan sektor unggulan berbasis potensi daerah; ketiga, pemerataan pembangunan wilayah termasuk penyediaan hunian layak dan merata.
“Pembangunan rumah layak huni menjadi bagian integral dari visi Papua Cerah—Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni,” tambah Matius.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua 2024 mencatat populasi provinsi ini mencapai 1.101.733 jiwa dengan 161.070 jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Dari angka tersebut, sekitar 37,85 persen keluarga belum memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan.
Kondisi kekurangan hunian layak ini paling parah terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom yang menjadi prioritas utama dalam proposal perumahan 2025-2030.
Rincian usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah MBR di 9 wilayah adalah:
1. Kota Jayapura: 3.512 unit
2. Kabupaten Jayapura: 2.671 unit
3. Kabupaten Biak Numfor: 2.849 unit
4. Kabupaten Keerom: 2.504 unit
5. Kabupaten Kepulauan Yapen: 1.201 unit
6. Kabupaten Supiori: 1.046 unit
7. Kabupaten Waropen: 471 unit
8. Kabupaten Sarmi: 335 unit
9. Kabupaten Mamberamo Raya: 293 unit
Total keseluruhan mencapai 14.882 unit rumah layak huni yang akan dibangun dan direhabilitasi dalam 5 tahun ke depan.
Gubernur Matius menegaskan, Papua berambisi menjadi role model pemenuhan rumah layak huni dan penataan permukiman di Indonesia Timur. Sebagai provinsi perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara-negara Pasifik, Papua diharapkan menjadi etalase keberhasilan pembangunan Indonesia di kawasan tersebut.
“Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kami yakin pembangunan perumahan rakyat di Papua akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Matius optimis.
Pemprov Papua menilai penyediaan hunian layak tidak sekadar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat dimensi pemerataan pembangunan di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
“Rumah yang layak bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Gubernur Matius.
(Redaksi)
