Kabupaten Jayapura

Lindungi Generasi Emas Papua, YASIN bersama Pemkab Jayapura Gelar FGD Susun Perda Merokok

0
×

Lindungi Generasi Emas Papua, YASIN bersama Pemkab Jayapura Gelar FGD Susun Perda Merokok

Sebarkan artikel ini
IMG 20230524 WA0007
Tampak Foto Bersama Yasin Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura Serta Stakeholder Dalam FGD Membahas Perda KTR

BeritaPapua.co, Jayapura — Demi melindungi keberlangsungan Generasi Emas Papua lewat Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Yayasan Abdi Sehat Indonesia (Yasin) Jayapura bersama Pemerintah kabupaten Jayapura kembali menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD).

Hadir sebagai narasumber FGD yakni, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura Khaerul Lie, kepala Bappenda Jayapura Edi Susanto dan Thimotius Taime, kepala Bagian Hukum Setda Jayapura, berlangsung di hotel Grand Papua Sentani, Selasa (23/5/2023).

FGD tersebut bertujuan menyusun draft dan strategi untuk Peraturan Bupati (Perbup) dan Perda serta peraturan tentang larangan iklan, reklame, promosi dan sponsor termasuk tampilan larangan di titik penjualan yang akan didorong ke DPRD kabupaten Jayapura untuk dijadikan regulasi.

Bukan hanya itu, bahkan untuk mengetahui persentase pajak iklan rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyepakati rencana tindak lanjut pembahasan workshop satuan tugas KTR di kabupaten Jayapura nantinya setelah Perda KTR terbentuk.

KTR akan ditetapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, transportasi, tempat kerja dan tempat untuk serta tempat umum yang ditetapkan.

IMG 20230524 WA0012
Tampak Pembahasan Sementara Berlangsung

Kepala dinas kesehatan Jayapura, Khaerul Lie menegaskan KTR di kabupaten sudah seharusnya hadir terutama melalui Perda.

“Karena kita tahu kabupaten Jayapura sudah diinisiasi menuju kabupaten layak anak,” ujarnya.

Sebab salah satu indikatornya yakni ada area atau kawasan tanpa asap rokok, kata dia.

Khaerul berharap, nantinya Yasin akan mendukung Pemkab untuk membuat naskah akademik yang akan disusun bersama yang kemudian didorong menjadi Perda.

“Seperti penyataan Kabag Hukum tadi dalam diskusi menyatakan bahwa nanti di bulan Oktober, ada pembahasan Perda non APDB berarti perda ini bisa didorong,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Jayapura, Thimotius Taime mengatakan, FGD ini pernah digelar setahun sebelumnya bersama Yasin Jayapura, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Ini awal yang baik, karena semua rancangan untuk pengusulan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  sudah ada dari dinas kesehatan sebagai OPD teknis yang akan mengusul kepada kami, dan kami dari bagian hukum akan berusaha untuk menyiapkan semuanya untuk sodorkan ke Bapemperda DPR tahun ini,” ungkapnya.

“Kemudian di bulan Oktober kalau tidak salah sidang Paripurna non APDB, kami usahakan kalau bisa kami usulkan di tahun ini dan diterima oleh DPR dan sudah bisa nanti disahkan,” tukasnya.

IMG 20230524 WA0013
Tampak Pembahasan Sementara Berlangsung

Direktur Yasin Jayapura, Dr.Wahyuti, M.Kes mengaku bersyukur FGD tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan setelah beberapa kali tertunda.

“Alhamdulillah pemateri semua hadir, kami mempertemukan pengusul Perda dari Dinas kesehatan Kabupaten Jayapura dan dengan Kepala bagian Hukum Kabupaten Jayapura untuk mengetahui apa hambatan mengapa Perda KTR belum diusulkan. Dari hasil FGD tadi sangat luar biasa yang membuat kesepakatan dengan kedua belah pihak untuk bersama-sama mengusulkan Perda KTR, rencana menggolkan Perda KTR itu sesuai dengan apa yang Kabag Hukum Setda kabupaten Jayapura nyatakan yaitu mereka akan usulkan pada Oktober,” ujarnya.

Walaupun banyak kendala, kata Wahyuti, Pilot project KTR untuk kabupaten Jayapura telah rampung tahun lalu.

“Kami juga sudah koneksi dengan Kemendagri dan Adinkes bahwa dalam waktu dekat Yasin akan memfasilitasi Kemendagri untuk mengundang semua Kepala Dinas Kesehatan, semua Kepala bagian hukum kabupaten, Bapemperda DPR dan Kabiro hukum provinsi Papua, untuk membahas Perda DPR karena Provinsi Papua sebelum dimekarkan adalah provinsi yang pertama paling banyak belum membuat Perda KTR,” paparnya.

Ia menjelaskan untuk” Provinsi Papua, baru terdapat 3 kabupaten yang telah mempunyai Perda KTR, yaitu Kota Jayapura Perda KTR No.1 Tahun 2015, Kabupaten Keerom Perda KTR No. 7 tahun 2018 dan Kepulauan Yapen Perda KTR No. 8 tahun 2021, Adapun Kabupaten Jayapura sedang berproses sedangkan Kabupaten Sarmi akan kami lakukan advokasi ke pemerintahannya.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *