Berita Papua, Sentani — Dewan Adat Sentani (DAS) Kabupaten Jayapura didesak untuk segera menggelar musyawarah guna memilih ketua definitif. Pasalnya, organisasi kemasyarakatan adat ini telah memasuki 11 tahun tanpa kepemimpinan yang legitimasi melalui forum tertinggi organisasi.
Yo Ondofolo (Kepala Suku) Kampung Babrongko, Ramses Wally, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DAS Kabupaten Jayapura, menyoroti persoalan organisasi ini saat ditemui di Sentani, Rabu (11/03/2026).
Ia menegaskan bahwa masa kepemimpinan almarhum Demas Tokoro sebagai Ondofolo Simporo yang dipilih melalui musyawarah telah lama berakhir.
Saat ini, kepengurusan DAS dijabat oleh Orgenes Kawai sebagai penerus antar waktu. Namun, pengangkatan tersebut dinilai belum memiliki legitimasi yang kuat karena belum pernah dikukuhkan atau dipilih melalui mekanisme kongres atau musyawarah daerah (Musda).
“Sekarang ini DAS segera mengadakan kongres untuk bisa memilih kepengurusan DAS yang baru atau ketua DAS yang baru. Almarhum Demas Tokoro itu dipilih dalam musyawarah DAS, sehingga kepemimpinannya antar waktu yang diisi oleh Orgenes Kawai sampai saat ini belum ada kongres,” ujar Ramses Wally.
Desakan untuk segera menggelar musyawarah ini semakin mengemuka seiring dengan adanya program strategis dari Pemerintah Kabupaten Jayapura di bawah kepemimpinan Bupati Yunus Wonda. Dalam programnya, bupati berencana memberikan honor kepada jajaran DAS dan seluruh Ondo-Ondo hingga kepala suku di Kabupaten Jayapura.
Ramses menilai, sebelum menyongsong program tersebut, DAS harus memiliki struktur kepemimpinan yang solid dan sah secara organisasi.
“Dalam program Bupati Jayapura Yunus Wonda ada program yang bekerja sama dengan DAS dan seluruh Ondo-Ondo sampai kepala-kepala suku di Kabupaten Jayapura akan diberi honor. Itu program beliau kepada DAS. Jadi sebelum menuju ke arah itu, DAS perlu evaluasi dan segera memilih ketua karena DAS yang sekarang ini belum dipilih melalui musyawarah,” tegasnya.
Ia mengimbau kepada seluruh jajaran kepengurusan DAS yang ada saat ini untuk segera memfasilitasi pelaksanaan musyawarah.
Sebab menurutnya, musyawarah tersebut penting agar ketua terpilih memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keorganisasian.
Lebih jauh, Ramses Wally menekankan pentingnya penguatan organisasi adat dalam menghadapi berbagai program pembangunan. Ia mengingatkan bahwa semua proses pembangunan di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua pada akhirnya akan bersentuhan langsung dengan tanah adat dan hak ulayat masyarakat.
Oleh karena itu, organisasi adat seperti DAS harus diperkuat agar dapat menjadi mitra pemerintah yang baik. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan masyarakat adat dapat terlibat secara aktif dan mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan yang dicanangkan.
“Program-program pemerintah pasti akan ada sasarannya kepada masyarakat adat. Masyarakat adat harus terlibat secara akurat untuk menyambut program-program pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten Jayapura maupun pemerintah provinsi Papua. Karena semua proses pembangunan yang akan diberlakukan semuanya itu di atas tanah adat dan hak ulayatnya. Jadi adat harus diperkuat secara organisasi yang baik, sehingga dia menjadi mitra pemerintah yang baik ke depan untuk kesejahteraan masyarakat adat,” pungkas Ramses Wally.
(Yan Mofu)
