Berita Papua, Sentani — Salah satu Politisi Orang Asli Papua (OAP), Korneles Yanuaring menilai kerusuhan di Stadion Lukas Enembe saat laga Persipura melawan Adhyaksa FC merupakan luapan emosional masyarakat Papua atas berbagai persoalan yang membelit Tanah Papua.
“Menurut pengamatan dan analisa saya selaku orang yang menekuni dunia politik, kerusuhan di Stadion Lukas Enembe merupakan luapan atau akumulasi emosional representasi masyarakat Papua terhadap kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengabaikan eksistensi hak-hak dasar Orang Asli Papua yang tertuang dalam UUD 1945,” kata Korneles di Sentani, Sabtu (9/5/2026).
Korneles menyebut sejumlah persoalan mendasar yang memicu akumulasi kekecewaan. Pertama, pemberian Undang-Undang Otonomi Khusus pasca permintaan merdeka kepada Presiden B.J. Habibie.
“Masyarakat Papua minta merdeka secara resmi kepada Presiden BJ Habibie, NKRI memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus dengan setengah hati. Ibarat ular berbisa yang dilepaskan kepalanya tetapi tetap memegang kendali dengan memegang ekornya dari belakang,” ujarnya.
Kedua, penolakan pemerintah untuk berdialog meluruskan sejarah integrasi Papua.
“Rakyat Papua telah meminta secara resmi kepada pemerintah RI untuk berdialog meluruskan sejarah integrasi Papua. NKRI tidak bersedia berdialog tentang sejarah kelam integrasi Papua ke dalam NKRI yang kontroversial sampai saat ini,” katanya.
Ia juga menyoroti pemangkasan alokasi dana Otsus.
“Alokasi dana otonomi khusus yang diberikan negara lewat UU APBN setiap tahun dan di atur dalam UU Otsus seenaknya dipangkas hanya melalui kebijakan presiden,” ungkapnya.
Selain itu, Korneles menilai Majelis Rakyat Papua tidak diberi kewenangan substansial.
“Dari UU Nomor 21 Tahun 2001, pemerintah hanya mengeluarkan PP Nomor 54 tentang MRP tanpa tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang substansial. Sehingga MRP ibarat telur ular naga yang ditetaskan ternyata tidak bertaring untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua,” jelasnya.
Pemangkasan DAU dan DAK secara besar-besaran lewat kebijakan presiden, kata dia, telah melemahkan kemampuan keuangan daerah.
“Dampaknya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor menjadi berantakan,” tambahnya.
“Mobilisasi militer di Tanah Papua ibarat perang antar negara. Terjadi baku tembak dan mengorbankan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Ia mengkritik kebijakan Proyek Strategis Nasional yang di nilai mengabaikan hak ulayat.
“PSN menyerobot tanah dan hutan masyarakat adat seenaknya tanpa permisi, dan tidak menggubris masyarakat adat pemilik hak ulayat,” katanya.
Menurut Korneles, jika negara terus mengabaikan kebijakan yang mengancam eksistensi Orang Asli Papua, maka akan membuka ruang bagi rakyat Papua untuk berontak.
“Jika negara mengabaikan kebijakan yang terus-menerus mengancam eksistensi dan integritas Orang Asli Papua, maka NKRI sendirilah yang memberikan ruang untuk rakyat Papua berontak dan minta keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius. “Akumulasi persoalan yang terjadi di Tanah Papua wajib menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Korneles.
(Yan Mofu)
