Berita Papua, Sentani — Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Haris Richard Yocku, mewakili Bupati Jayapura Yunus Wonda, menerima kedatangan puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) angkatan 2018 di Kantor Bupati Jayapura, Senin, 16/11/2026.
Para PNS tersebut datang menyampaikan keluhan terkait hak mereka yang belum terbayarkan. Selama ini, mereka mengaku baru menerima gaji sebesar 80 persen, sementara sisa 20 persen belum dibayarkan.
“Mereka hadir, mereka datang menyampaikan terkait keluhan mereka karena selama ini mereka masih menerima upah baru 80 persen, belum 100 persen. Artinya, masih ada hak mereka yang belum terbayarkan 20 persen,” ujar Haris.
Menurut Haris, kedatangan mereka juga berkaitan dengan pertemuan sebelumnya yang digelar di Aula Lantai 2 Kantor Bupati. Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan bahwa semua persoalan akan diselesaikan.
“Jadi mereka berpikir begini, kalau yang 2024-2025 sudah diselesaikan, terus kita yang dari 2018 ini bagaimana? Kenapa kita punya 20 persen ini belum diselesaikan?” kata Haris menirukan keluhan para PNS tersebut.
Haris bersama Asisten III Setda Kabupaten Jayapura telah memberikan penjelasan dan solusi sementara kepada para PNS tersebut, sekaligus meminta mereka untuk bersabar.
Ia menjelaskan, Bupati telah memerintahkan agar para PNS angkatan 2018 mengumpulkan SK dan SK PNS mereka untuk diverifikasi, agar pembayaran sisa 20 persen dapat segera dilakukan.
“Ada informasi juga bahwa Pak Bupati sudah perintahkan untuk mereka harus mengumpulkan SK supaya bisa dilihat untuk dilakukan pembayaran. Mudah-mudahan setelah SK yang dikumpulkan oleh kurang lebih hampir 639 orang ini selesai dikumpulkan, pimpinan akan ACC dan lakukan pembayaran sisa 20 persen itu,” jelasnya.
Para PNS yang datang tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, guru, serta Satpol PP dan dinas lainnya.
“Mereka cukup banyak juga tadi, mungkin tidak sampai 600 orang, tetapi mereka cukup padat tadi,” ujar Haris.
Haris menegaskan, sebagai pimpinan daerah, ia bersama Bupati memiliki tugas dan kewajiban untuk hadir dan menjawab setiap keluhan dan keresahan bawahannya yang bekerja sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat.
“Sebagai pemerintah, pimpinan, saya bersama dengan Pak Bupati sudah menjadi tugas kewajiban kami untuk selalu hadir dan bisa menjawab setiap keluhan dan keresahan daripada bawahan kami yang bekerja sebagai ujung tombak di tengah masyarakat,” katanya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh PNS angkatan 2018 yang sedang menuntut sisa 20 persen tersebut untuk bersabar dan berdoa, sembari ia menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati.
“Saya ingin berpesan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang tadi datang, yang sedang menuntut mereka punya sisa 20 persen, bersabar, berdoa, supaya saya sampaikan ini ke Pak Bupati, kiranya ini menjadi kado Natal buat mereka juga,” ucapnya.
Haris kemudian menjelaskan penyebab tertundanya pembayaran tersebut. Menurutnya, keterlambatan itu bukan hanya dialami Kabupaten Jayapura, melainkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pasca pelantikan.
“Perlu kita ketahui bersama, pasca dilantiknya Pak Presiden Prabowo dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden, salah satunya adalah efisiensi anggaran,” ujar Haris.
“Itu berdampak bukan di Kabupaten Jayapura, bukan di Tanah Papua, tetapi hampir seluruh Indonesia. 514 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia itu mengalami dampak yang sama,” lanjutnya.
Haris mengakui, perhitungan yang dilakukan dirinya bersama Bupati sempat meleset. Saat itu, mereka mengira anggaran akan berjalan normal setelah pelantikan.
“Sehingga perhitungan yang sebenarnya saya dan Pak Bupati kemarin lakukan itu meleset sedikit. Karena kita pikir waktu setelah pelantikan, anggarannya normal,” katanya.
“Karena kalau anggarannya normal kemarin, saya pikir tidak ada persoalan yang hari ini. Karena kita pasti lakukan pembayaran,” ucapnya.
Namun setelah pelantikan, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga langsung melantik PPPK dan pegawai lainnya. Setelah itu, keputusan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat keluar.
“Setelah itu, hasil keputusan keluar ternyata ada efisiensi anggaran. Nah, inilah yang membuat kenapa mereka jadi lama untuk dibayarkan,” ujar Haris.
Dampak efisiensi itu membuat anggaran untuk belanja pegawai turun drastis. Anggaran yang turun ke OPD-OPD untuk program-program juga terpaksa banyak dipangkas.
“Karena anggaran yang untuk belanja pegawai itu, dia turun drastis. Kemudian yang turun ke OPD-OPD untuk program-program juga terpaksa banyak yang harus dipangkas,” jelasnya.
Pemangkasan dilakukan dengan melihat skala prioritas, mana yang paling prioritas dan mana yang paling penting untuk dikerjakan.
“Karena menyangkut mana yang paling prioritas, mana yang paling penting, skala prioritasnya mana, itu yang kita kerjakan. Supaya masyarakat bisa melihat dampak dari apa yang kita kerjakan, walaupun efisiensi anggaran,” katanya.
Meski demikian, Haris menegaskan anggaran pasti ada dan pemerintah akan berupaya mencari jalan keluar.
“Tetapi sekali lagi, anggaran pasti ada. Kami akan upayakan bagaimana caranya supaya semua keluhan daripada pegawai yang kemarin, yang tadi datang, bisa kami jawab,” tutupnya.
Haris mengaku masih ada beberapa hal lain yang disampaikan para PNS tersebut, namun ia belum bisa menyampaikan secara terbuka ke media karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan OPD terkait dan dengan Bupati.
“Saya tidak bisa langsung bicara di media karena saya harus koordinasi dulu dengan OPD terkait. Kemudian saya diskusi dengan Pak Bupati. Kalau memang sudah mendapatkan penyelesaian yang baik, pasti saya akan sampaikan ke teman-teman media juga, supaya jangan terjadi simpang siur di bawah,” katanya.
(Yan Mofu)











