Melihat dari Pemilihan Legislatif di Papua yang begitu Prihatin dengan penuh sandiwara dan keterlibatan semangkuk kacang merah (Uang), Masyarakat yang pada dasarnya Pola Hidupnya Konsumtif dan Orientasinya uang tanpa melihat dan memperhitungkan masa depan yang lebih baik menjadi boneka Politik diera Moderenisasi.
Semakin jauh kami mengamati dan cermati tentang apa yang disebut demokrasi, semakin kita melihat bahwa system Demokrasi sekarang picik dan ekstrem. Banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara yang licik, keji dan juga kejam untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan semata.
Sistem Politik Dinasti yang terjadi di Papua mempersulit Pemain Pemula padahal Pemilihan Legislatif adalah kunci jawaban dari Pilkada nanti pada bulan November 2024. Bila kita berkaca dari Pemilihan Legislatif sekarang tidak menutup kemungkinan hal serupa akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah mendatang.
Masyarakat kekinian/moderen yang lebih suka menerima Uang dan memberi harga dirinya dieksploitasi, dijajah ketimbang menerima Kenyataan baru untuk memperbaiki dan merubah diri ke arah yang lebih baik.
Politik yang terjadi di Papua adalah Politik Uang yang membuat Demokrasi Cacat.
Mentalitas dan Karakter Masyarakat di bentuk dengan seberapa besar uang yang di bayar (transaksional).
Orang Asli Papua Menjadi Penonton Diatas Tanah Leluhurnya
Menjadi ancaman serius dan tersingkirnya orang asli Papua di Tanah leluhurnya, Hak Politik yang menjadi Hak kesulunganpun di Jarah di Rampok oleh bangsa pendatang, dengan contoh sebagai berikut :
1. Kabupaten Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.
2. Kabupaten Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 4 orang
3. Kabupaten Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang
4. Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang
5. Kabupaten Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.
6. Kabupaten Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.
7. Kabupaten Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 6 orang.
8. Kabupaten Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.
9. Kabupaten Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.
10. Kabupaten Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.
11. Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.
12. Kabupaten Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 10 orang.
13. Kabupaten Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.
Masyarakat lebih memilih menjual Hak kesulungan dari Pada menerima kenyataan hidup dan seperti ini membuat Papua dalam ambang kehancuran, seperti sebuah lagu dari salah satu Band Legendaris Papua Black Brothers – Ditepi jalan simiskin menjerit meminta dan menerima yang kaya tertawa berpestapora seakan tak pedulikan lagi itulah hidup semakin biasa seakan tak pedulikan lagi.
