Berita Papua, Karubaga — Guna menyukseskan dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Naskah Perjanjian Hibah Pemilu (NPHP) antara pemerintah Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pihak Keamanan Kabupaten Tolikara.
Kegiatan tersebut digelar di ruang rapat Bappeda Kabupaten Tolikara, di Igari Karubaga pada kamis (30/11/2023).
Penjabat Bupati Tolikara Marthen kogoya menunjukkan komitmennya melalui penandatanganan MoU terkait hibah pemilu. Hal ini tidak hanya mencerminkan dukungan finansial, tetapi juga menegaskan kerjasama antara pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak keamanan.
Dana hibah pemilu menjadi instrumen kunci guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat dijalankan secara efisien, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi publik, dan memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil.
Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya dalam sambutannya menyampaikan harapannya terkait dana hibah yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum serentak 2024 di kabupaten tersebut.
“Harapan kami selaku pemerintah daerah agar dana yang kita berikan ini dimanfaatkan secara baik dan bijak sehingga proses pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tolikara berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ujar Pj Bupati.
Pj Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu.
“Teman-teman KPU sebagai penyelenggara diharapkan mematuhi ketentuan peraturan yang ada, bekerja secara profesional, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama akibat kurangnya profesionalisme penyelenggara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan, termasuk TNI dan Polri, dalam melakukan pengawasan terhadap Pilkada 2024.
“Koordinasi yang baik antara Bawaslu dan stakeholder lainnya, seperti TNI dan Polri, akan mendukung pelaksanaan pemilu dengan baik,” ujarnya.
Selain penandatanganan MoU, Pemerintah Kabupaten Tolikara, KPUD, Bawaslu, dan pihak keamanan setempat juga berkomitmen untuk tetap menjaga netralitas dan memberikan pemahaman positif kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu 2024 yang sukses, aman, dan damai di Kabupaten Tolikara.
(Roy Hamadi)
