BeritaPapua.co, Jayapura — Ahli Hukum Tata Negara, Said Salahudin meminta kepada partai Demokrat dan Golkar untuk memberikan kesempatan kepada partai lain untuk dapat menduduki kursi Wakil Gubernur Papua yang saat ini sedang diperebutkan.
“Teman-teman di partai Demokrat, teman-teman di partai Golkar kita tunjukkan jiwa sportif, berbesar hati. Untuk merelakan kursi cawagub itu kepada kepada 7 parpol yang lain,” pungkas Said ketika dihubungi awak media BeritaPapua.co via telepon selulernya, Rabu (28/7).
Said meminta kepada partai Demokrat dan juga Golkar untuk dapat mendukung Kenius Kogoya lantaran dilihat dari kekuatan kursi legislatif di DPRP, partai Hanura cukup banyak.
“Demokrat, Golkar mendukung juga pak Kenius Kogoya. Bukan karena PKP dukung pak Keni, tapi coba lihatlah dari urutan kursi juga sangat wajar. Secara politik itu memberikan kepada pak Keni yang dulu menyetor 5 kursi kepada pasangan Lukas Klemen jilid ll,” ujarnya.
Dia juga meminta agar Demokrat dan Golkar mengambil peran-peran penelaah atau peran mediator terhadap calon-calon lain, tanpa mengusung calonnya.
“Agar nama yang muncul ke DPRP melalui Gubernur itu 2 saja maka mereka mengambil peran itu, memediasi,” imbuh Said.
Bahkan kepada Koalisi Lukmen Jilid ll, Salahudin menyampaikan ketika tiap partai dalam Koalisi mengusung calon Wagubnya lebih dari 1 hal itu akan semakin rumit karena nantinya hanya 2 calon yang akan didorong ke DPRP untuk ditentukan.
“Apalagi 1 partai mengusung lebih dari 1, bayangkan, apakah nggak rumit itu,” tukasnya.
Sehingga dalam etika berpolitik, Said Salahudin menambahkan sangat wajar kalau kali ini dukungan harus diberikan kepada Kenius Kogoya selaku Ketua DPD Partai Hanura provinsi Papua.
“Ada etika berpolitik, ada fatsun (sopan santun berpolitik) yang harus diperhatikan teman-teman. Sangat wajar kalau kali ini calon itu dukungannya diberikan kepada pak Kenius Kogoya,” pungkasnya.
(Naldo)
2 Komentar
Pak Said Salah udin@ sesuai nama anda salah Udin, komentar anda pun salah kaprah. Ingat bahwa Kenius Kogoya itu kelola KONI Papua dgn anggaran 900 Milyar, jangan-jangan Anda sdh di suap dgn uang itu.
Karena anda juga adalah ahli hukum tata negara jadi komentar tanpa melihat aspek adat, budaya dll. Suara Gubernur & Wagub papua itu suara dr 29 kab/kota bukan suara dr suku Dani saja, propinsi Papua ini bukan kerajaan, sehingga semua kekuasaan di atur dgn sistem Dinasti.
Hentikan komentar yg tidak membangun, Sahid sahudin kau stop ikut campur masalah di papua, toh kami jg tdk butuh pikiran bodoh seperti itu.
Kk Kenius Kogoya Sosok Figur yg Andal untuk menduduk di kursi org nmr dua di Provinsi PAPUA.