Berita Papua, Jayapura — Tan Wie Long, Anggota DPR Papua yang kini dipercaya sebagai Ketua Komisi I, menyoroti kondisi Kabupaten Mamberamo Raya yang dinilai masih tertinggal dibandingkan delapan kabupaten lainnya di Provinsi Papua.
Dalam pernyataannya, Tan Wie Long menegaskan bahwa Mamberamo Raya memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah, terutama dalam hal geografis, transportasi, dan fasilitas publik.
“Jujur kita katakan, Mamberamo Raya masih butuh perhatian maksimal. Dari sisi geografis, transportasi, dan kondisi daerah, kami berharap Pemprov lebih memperhatikan keadaan yang terjadi di sana,” ujar Tan Wie Long di ruang kerjanya, Selasa (4/2/2025).
Ia juga mengkritik kinerja pemerintah kabupaten Mamberamo Raya yang dinilai kurang maksimal.
Menurutnya, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghambat pembangunan di Mamberamo Raya.
“Ini menjadi persoalan serius. Kami berharap pemimpin baru hasil Pemilu 2024 bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Mamberamo Raya,” ungkapnya.
Tan Wie Long menekankan pentingnya kehadiran pemimpin untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Pemerintah bisa berjalan baik jika pemimpinnya ada di tempat tugas. OPD di bawah bupati harus bersama masyarakat, itu yang kita harapkan,” tegasnya.
Program Utama Komisi I DPR Papua
Sebagai Ketua Komisi I, Tan Wie Long mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan selama masa jabatannya. Salah satunya adalah membangun koordinasi yang kuat antara Komisi I dengan mitra kerja di seluruh kabupaten dan kota di Papua.
“Kami akan melakukan kunjungan ke seluruh kabupaten dan kota untuk melaksanakan koordinasi terkait pemerintahan. Kabupaten, kota, dan provinsi harus saling terkait dan didukung oleh Pemprov,” jelasnya.
Tan Wie Long juga menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Komisi I selama 2,5 tahun ke depan.
Bahkan Ia berjanji akan fokus pada tugas-tugas prioritas, termasuk mendukung program pemerintah Papua dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Tugas utama kami di Komisi I adalah memastikan DPR Papua sejalan dengan program-program pemerintah dan stakeholder terkait. Kami memiliki 19 mitra kerja, termasuk Sekda, Biro Tata Pemerintahan, TNI-Polri, dan berbagai instansi lainnya. Kerja sama ini sangat penting untuk pembangunan di Papua,” paparnya.
Tak hanya itu, Tan Wie Long juga menegaskan bahwa Komisi I bakal membuka diri untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan tanah yang selama ini belum tuntas.
“Kami sangat konsen pada masalah pertanahan. Ini adalah hal pokok yang tidak bisa diabaikan. Kami akan bertanggung jawab menerima aspirasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan tanah antara pemilik, pihak ketiga, maupun pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja tim dalam menjalankan tugas Komisi I.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang bersama-sama melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi kami,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga menitipkan pesan agar permasalahan yang dihadapi masyarakat asli Papua, terutama terkait hak hidup, pendidikan, dan kesehatan, mendapat perhatian serius.
“Meskipun itu bukan bidang kami, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Kami akan terus mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)