BeritaPapua.co, Serui — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen Gelar Rapat Paripurna ke lll dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2022.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yohanes G Raubaba didampingi Wakil Ketua l DPRD Jenson dan Wakil Ketua DPRD Fredolin Warkawani di gedung rapat utama DPRD, Kamis (20/7/2023).
Sidang paripurna ke lll dalam rangka penetapan peraturan daerah (Perda) tentang laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dilakukan setalah audit BPK RI perwakilan wilayah propinsi Papua hasil yang di berikan kepada DPRD dan PJ Bupati Cyfrianus Y Mambay pada 16 Mei 2023 lalu.
“Setalah menerima hasil dari audit BPK RI Provinsi Papua, maka tugas kami DPRD adalah membentuk panja atau panitia kerja DPRD untuk menindak lanjuti LHKPD yang di lakukan pemeriksaan ole BPK RI perwakilan Propinsi Papua dan ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemeriksaan itu diantaranya, pajak dan retribusi. Pengendalian internal terhadap organisasi perangkat daerah, pendataan dan pengamanan terhadap aset, ada kelebihan pembayaran yang di lakukan oleh badan keuangan terhadap pegawai yang suda pensiun, PUPR, Perhubungan dan Perindagkop,” jelas Ketua DPRD Yapen Yohanes G Raubaba.
Menurutnya sesuai dengan aturan perundang undangan dan tata tertib DPRD pasal 90-95 bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK harus di paripurnakan untuk menjadi Perda Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai LHKPD tahun anggaran 2022 dan ini menjadi tanggung jawab kita semua yaitu, pimpinan dan anggota DPRD PJ Bupati dan seluruh unsur perangkat organisasi daerah.
“Saya selaku ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada saudara PJ Bupati Cyfrianus Y.Mambay dan seluruh pimpinan OPD Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah melaksanakan tugas-tugas dan lebih khusus menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan badan keuangan Republik Indonesia perwakilan provinsi Papua.
(A.Ginting)
